Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyantuni petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal saat bertugas. Ketua KPU Arief Budiman telah mendiskusikan santunan ini dengan Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim.

"Sejak awal ketika kami menyusun anggaran kan kita minta ada asuransi. Tetapi kan karena berbagai macam hal, itu tidak bisa, maka kami mengusulkan agar bisa diberi santunan," ujar Arief di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 April 2019.

Arief mengaku belum mendapatkan penjelasan secara rinci penyebab meninggalnya petugas KPPS di daerah. KPU akan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu dalam waktu dekat untuk mengetahui penyebabnya.

Arief sempat mengakui pekerjaan berat yang dilakukan petugas KPPS di daerah. Tak jarang petugas KPPS harus bekerja lembur untuk mengejar target yang dipasang KPU.

Baca: 12 Petugas KPPS di Jabar Meninggal Saat Pemilu

Hal itu juga membuat KPU menuntut agar petugas KPPS sehat jasmani dan rohani. Karena, pekerjaan petugas KPPS tak seperti pegawai kantoran dengan sistem kerja delapan jam sehari.

"Kalau dibikin kerjanya seperti kerja normal kantoran masuk jam 08.00 pagi pulang jam 04.00 (sore) bisa enggak selesai pemilunya, memang kerja penyelanggara pemilu kerjanya overtime," pungkasnya.

Sebelumnya, KPU Provinsi Jawa Barat mencatat sebanyak 12 orang petugas KPPS meninggal hingga 19 April 2019. Sebanyak 12 petugas itu tersebar di sembilan kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Peristiwa serupa juga terjadi di Sleman, Jawa Tengah. Ketua KPPS TPS 21 Desa Tridadi, Sleman, bernama Tugiman gantung diri usai pemilu. Hingga saat ini, belum diketahui alasan Tugiman bunuh diri.

Sementara itu, Ketua KPPS TPS 017 Taman Sari, Jakarta Barat, berinisial AS, ditemukan tak bernyawa di salah satu kantor saat pemungutan suara. AS diduga meninggal karena sakit.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((DRI))