Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (
Menko Polhukam)
Hadi Tjahjanto mengakui ada unjuk rasa saat proses Pemilihan Umum
(Pemilu) 2024. Gerakan massa itu menolak pemilu karena diduga ada kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
"Permasalahan-permasalahan yang dikatakan tadi unjuk rasa itu memang ada, tapi saya sampaikan skalanya masih kecil dan memang kecil menuju sedang," kata Hadi saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Maret 2024.
Hadi mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Guna mengantisipasi eskalasi gerakan massa.
"Kami juga terus mengantisipasi dengan Kepolisian dan TNI untuk bisa mencegah, mengamankan supaya tidak terjadi eskalasi yang lebih besar," ujar mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu.
Selain TNI-Polri, Hadi juga mengaku akan berkoordinasi dengan
Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (Bais). Guna memantau pergerakan aksi massa.
"Dan intelijen baik dari Ka (Kepala) BIN, Bais terus memantau perkembangan tersebut untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif seperti saat ini," pungkasnya.
Pemerintah bersama aparat penegak hukum menggelar rapat koordinasi (rakor) Pemantauan Perkembangan Situasi Pascapemungutan Suara dan Antisipasi Penetapan Hasil Suara Pemilu 2024. Kegiatan ini digelar di Gedung Kementerian Kordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta Pusat, Jumat pagi, 15 Maret 2024.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Hasil rakor, situasi dan kondisi Indonesia usai pemungutan suara dipastikan relatif kondusif, dan aman terkendali.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id((MBM))