Pj Wali Kota Malang Ingatkan Bakal Ada Sanksi untuk ASN yang Tak Netral
Apel pagi di halaman depan Balai Kota Malang, Jawa Timur, Senin 12 Februari 2024. Dokumentasi/ Humas Pemkot Malang.
Malang: Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan empat poin penting saat deklarasi netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Deklarasi itu dibacakan saat apel pagi di halaman depan Balai Kota Malang, Jawa Timur, Senin, 12 Februari 2024.
Poin pertama yakni mewajibkan setiap ASN untuk menjaga dan menegakkan prinsip netralitas di unit kerja masing-masing. Termasuk dalam seluruh aspek pelaksanaan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.
"Kedua, menghindari konflik kepentingan, kemudian tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada ASN dan seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu,” kata Wahyu di Malang.
Ketiga meminta agar ASN dapat menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. Keempat, meminta agar ASN Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.
"Hari ini kan tinggal menunggu beberapa hari (menuju Pemilu). Saya ingatkan kepada ASN, agar ikrar yang saya baca ini untuk diikuti. Untuk mengingatkan ada tanggung jawab yang besar, ada hak dan kewajiban yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kita sebagai ASN dan sebagai warga negara," jelasnya.
Terakhir Wahyu juga mengingatkan adanya pemberian sanksi kepada ASN yang melanggar. Pemberian sanksi ini sesuai dengan mekanisme kepegawaian dan proses pelanggaran pemilu dari Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu.
"Ada, kami sudah berikan surat edaran juga. Sanksi bertahap mulai dari terguran, dan sanksi-sanksi lain. Tentu sesuai mekanisme dengan Bawaslu," ungkapnya.
Sebelumnya Wahyu telah menerbitkan surat edaran dan imbauan kepada ASN Pemkot Malang untuk menjaga netralitasnya selama masa Pemilu tahun ini. Tidak hanya itu, ASN Pemkot Malang juga telah menandatangani pakta integritas terkait komitmen netralitas ASN pada 2023 lalu.
Wahyu bersama seluruh ASN di lingkungan Pemkot Malang berkomitmen netral dalam menghadapi Pemilu 2024. Dalam rangka penguatan komitmen ini Wahyu juga menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk memimpin ikrar netralitas ASN dalam apel rutin di masing-masing perangkat daerah pada Selasa besok 13 Februari 2024.
Komitmen netralitas ini mengarah pada profesionalitas dan integritas ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis atau memiliki keberpihakan kepada salah satu kontestan Pemilu. Meskipun harus netral, ASN tetap dapat mengikuti Pemilu dan menyalurkan hak pilihnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DEN))
Poin pertama yakni mewajibkan setiap ASN untuk menjaga dan menegakkan prinsip netralitas di unit kerja masing-masing. Termasuk dalam seluruh aspek pelaksanaan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.
"Kedua, menghindari konflik kepentingan, kemudian tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada ASN dan seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu,” kata Wahyu di Malang.
| Baca: Jelang Pilpres, ASN Tak Netral Tunjangannya Bakal Dipotong 25%
|
Ketiga meminta agar ASN dapat menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. Keempat, meminta agar ASN Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.
"Hari ini kan tinggal menunggu beberapa hari (menuju Pemilu). Saya ingatkan kepada ASN, agar ikrar yang saya baca ini untuk diikuti. Untuk mengingatkan ada tanggung jawab yang besar, ada hak dan kewajiban yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kita sebagai ASN dan sebagai warga negara," jelasnya.
Terakhir Wahyu juga mengingatkan adanya pemberian sanksi kepada ASN yang melanggar. Pemberian sanksi ini sesuai dengan mekanisme kepegawaian dan proses pelanggaran pemilu dari Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu.
"Ada, kami sudah berikan surat edaran juga. Sanksi bertahap mulai dari terguran, dan sanksi-sanksi lain. Tentu sesuai mekanisme dengan Bawaslu," ungkapnya.
Sebelumnya Wahyu telah menerbitkan surat edaran dan imbauan kepada ASN Pemkot Malang untuk menjaga netralitasnya selama masa Pemilu tahun ini. Tidak hanya itu, ASN Pemkot Malang juga telah menandatangani pakta integritas terkait komitmen netralitas ASN pada 2023 lalu.
Wahyu bersama seluruh ASN di lingkungan Pemkot Malang berkomitmen netral dalam menghadapi Pemilu 2024. Dalam rangka penguatan komitmen ini Wahyu juga menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk memimpin ikrar netralitas ASN dalam apel rutin di masing-masing perangkat daerah pada Selasa besok 13 Februari 2024.
Komitmen netralitas ini mengarah pada profesionalitas dan integritas ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis atau memiliki keberpihakan kepada salah satu kontestan Pemilu. Meskipun harus netral, ASN tetap dapat mengikuti Pemilu dan menyalurkan hak pilihnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DEN))
BERITA TERKAIT
