Manado: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memastikan empat menteri menghadiri sidang sengketa pemilihan umum (pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka bakal memberikan keterangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

"Menteri-menteri yang diminta (hadir pada sidang), akan hadir Insyaallah," ujar Wapres Ma'ruf disela kunjungan kerja, ke Manado Sulawesi Utara (Sulut), Kamis, 4 April 2024. 

Wapres menegaskan kehadiran menteri sangat penting. Sebab, keterangan menteri diperlukan hakim dalam merumuskan putusan sidang sengketa.

"Saya kira buat MK untuk memperoleh gambaran secara utuh supaya apa yang mereka perlukan, baik dari masalah bansos atau masalah-masalah yang lainnya, saya kira itu menjadi lebih terang," terang Wapres.
 

Baca: Sengketa Pemilu, Ahli Prabowo-Gibran Disebut Tak Bantah Gugatan Soal Bansos

Wapres memastikan pemerintah tidak akan mengintervensi MK. Sebab, MK memiliki kewenangan yang mutlak dan independen

"Harapannya tentu, keputusannya yang terbaik untuk bangsa ini, saya kira itu saja. Mudah-mudahan hasilnya yang terbaik untuk bangsa ini," pungkasnya.

MK bakal meminta keterangan empat menteri dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu akan dilakukan pada Jumat, 5 April 2024.

"Hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi," kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Senin, 1 April 2024.

Keempat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. MK juga memanggil pihak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))