NasDem Lanjutkan Dugaan Kecurangan Pileg di Pamekasan
Ilustrasi - Medcom.id.
Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai NasDem, Dedy Ramanta memenuhi panggilan Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur terkait laporan adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Proppo dan PPK Kecamatan Larangan. Laporan ini pelimpahan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pusat ke Bawaslu Kabupaten Pamekasan.
“NasDem laporkan adanya dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi dalam proses pemilihan dan proses rekapitulasi di pemilu 2019 ini. Khususnya yang terjadi di Pamekasan, dugaan tindak pidana pemilu ditemukan setelah membaca keputusan Bawaslu nomor 2 tahun 2018,” kata Dedy, Jakarta, 6 Juli 2019.
Menurutnya, NasDem menemukan adanya tiga formulir DA1 (hasil rekapitusali tingkat kecamatan) rangkap tiga yang terjadi di Kecamatan Larangan dan di Kecamatan Proppo. Formulir rangkap DA 1 itu membingungkan dan terjadi adanya ketidakcocokan data.
Sehingga hal tersebut berpengaruh pada perolehan suara caleg DPR RI dari Partai NasDem. Setelah direkapitulasi ulang, perubahan suara D1 hanya pada partai NasDem padahal bisa jadi semua DA1 partai juga berubah.
“Dalam dokumen yang ditulis oleh Bawaslu Pamekasan dalam keputusannya, bahwa kedua PPK di Kecamatan Proppo dan Kecamatan Larangan mengakui telah menerbitkan dokumen DA1 dalam bentuk rangkap tiga dengan sengaja. Meskipun alasannya yang dicatat di dalam dokumen persidangan Bawaslu itu karena ada faktor-faktor ancaman dan tekanan atau semacamnya, tapi pada prinsipnya sudah ada tiga dokumen pemilu yang diterbitkan sebanyak tiga kali dan itu merupakan pelanggaran,” ujar Dedy.
Sementara itu, dalam konsepsi Undang-undang nomor 7 tahun 2017 di Pasal 551 disebutkan, barang siapa penyelenggara pemilu di tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi dan KPU RI kemudian dengan sengaja mengubah dokumen terkait hasil penghitungan suara akan dipenjara serta diancam dengan tindakan pidana hukuman dua tahun dan denda Rp24 juta.
“KPU pusat juga dalam hal ini melakukan tindakan yang melampaui wewenang sehingga menimbulkan ketidakpastian hasil pemilu yang sudah ditetapkan. KPU Pusat dalam hal ini ketua KPU harusnya sadar telah melanggar pasal 407 ayat tiga UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” tuturnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DMR))
“NasDem laporkan adanya dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi dalam proses pemilihan dan proses rekapitulasi di pemilu 2019 ini. Khususnya yang terjadi di Pamekasan, dugaan tindak pidana pemilu ditemukan setelah membaca keputusan Bawaslu nomor 2 tahun 2018,” kata Dedy, Jakarta, 6 Juli 2019.
Menurutnya, NasDem menemukan adanya tiga formulir DA1 (hasil rekapitusali tingkat kecamatan) rangkap tiga yang terjadi di Kecamatan Larangan dan di Kecamatan Proppo. Formulir rangkap DA 1 itu membingungkan dan terjadi adanya ketidakcocokan data.
Sehingga hal tersebut berpengaruh pada perolehan suara caleg DPR RI dari Partai NasDem. Setelah direkapitulasi ulang, perubahan suara D1 hanya pada partai NasDem padahal bisa jadi semua DA1 partai juga berubah.
“Dalam dokumen yang ditulis oleh Bawaslu Pamekasan dalam keputusannya, bahwa kedua PPK di Kecamatan Proppo dan Kecamatan Larangan mengakui telah menerbitkan dokumen DA1 dalam bentuk rangkap tiga dengan sengaja. Meskipun alasannya yang dicatat di dalam dokumen persidangan Bawaslu itu karena ada faktor-faktor ancaman dan tekanan atau semacamnya, tapi pada prinsipnya sudah ada tiga dokumen pemilu yang diterbitkan sebanyak tiga kali dan itu merupakan pelanggaran,” ujar Dedy.
Sementara itu, dalam konsepsi Undang-undang nomor 7 tahun 2017 di Pasal 551 disebutkan, barang siapa penyelenggara pemilu di tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi dan KPU RI kemudian dengan sengaja mengubah dokumen terkait hasil penghitungan suara akan dipenjara serta diancam dengan tindakan pidana hukuman dua tahun dan denda Rp24 juta.
“KPU pusat juga dalam hal ini melakukan tindakan yang melampaui wewenang sehingga menimbulkan ketidakpastian hasil pemilu yang sudah ditetapkan. KPU Pusat dalam hal ini ketua KPU harusnya sadar telah melanggar pasal 407 ayat tiga UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” tuturnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DMR))
BERITA TERKAIT
