Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan dugaan tidak netral sejumlah kepala daerah. Di antaranya Wali Kota Samarinda, Andi Harun.

Hal ini disampaikan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Pramono Ubaid Tanthowi. Ia mengatakan Andi terlibat aktif dalam pelanggaran netralitas.

"Arahan Wali Kota Samarinda (Andi Harun) kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu,” ujar Pramono dalam konferensi pers ‘Catatan Komnas HAM RI Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024’ di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Februari 2024.

Baca juga: Strategi Dimatangkan, Ada Persyaratan Kompetensi ASN yang Dipindahkan ke IKN

Selain itu, Komnas HAM juga menemukan video viral terkait Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson. Dalam video itu, Harisson mengajak masyarakat memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang pro terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Ajakan ini disampaikan oleh Pj Gubernur Kalimantan Barat pada peringatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada 24 Januari 2024,” kata Pramono.

Kemudian pelanggaran netralitas juga terjadi di tingkat kepala desa. Setidaknya 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menyatakan dukungan kepada salah satu perserta pemilu.

Begitu pula di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Komnas HAM menemukan rapat koordinasi kepala desa setempat digunakan untuk kampanye pemenangan peserta pemilu tertentu.



Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((DHI))