Forum Pemred: Indonesia Sedang Tidak Baik-Baik Saja
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) menyimpulkan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ada beberapa faktor yang mengindikasikan situasi tersebut, salah satunya soal isu tiga periode yang sempat ramai disuarakan beberapa menteri.
"Ada indikasi dan upaya untuk melanggengkan kekuasaan dengan sejumlah narasi yang diciptakan dan memunculkan bibit-bibit otoriter. Sangat disayangkan Presiden Jokowi tidak tegas merespons usulan ini, meski usulan tersebut kemudian kandas, karena berbagai pihak memberi respons negatif," demikian keterangan tertulis Forum Pemred dikutip, Selasa 14 November 2023.
Selanjutnya, terjadi dugaan politik penyanderaan dengan mengedepankan kasus hukum atau pidana kepada seseorang maupun pimpinan partai politik yang dianggap berseberangan dengan penguasa terkait Pemilu 2024. Dugaan penyanderaan ini yang kemudian membuat para pimpinan partai politik tidak berdaya, tidak memliki jalan lain, kecuali menyetujui skenario yang disusun pihak penguasa.
Kemudian, banyak pihak, termasuk dunia internasional, menilai ada penurunan nilai demokrasi di Indonesia. Berdasarkan data Economist Intelligence Unit (EIU), indeks demokrasi Indonesia menurun tajam 2017 hingga 2020 yang mencatatkan angka 6,3 poin.
"Meski tahun 2021 dan 2022 naik menjadi 6,71, tapi angka masih lebih rendah dibanding 2014 dan 2015. Banyak pihak yang merasa takut untuk bersuara dan menyampaikan kritik," ujarnya.
Kemudian, masih maraknya kasus korupsi yang melibatkan para menteri. Bahkan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri juga terseret dalam dugaan tindak pemerasan. Upaya pemberantasan korupsi dinilai semakin jauh dari harapan.
"Apalagi sebelumnya sudah jelas ada upaya-upaya untuk melemahkan KPK," ujar Forum Pemred
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi jalan bagi putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal calon wakil presiden (bawacapres), dinilai menunjukkan upaya rekayasa hukum dengan memanfaatkan intervensi dari pihak penguasa dan mempertontonkan upaya kolusi, nepotisme, dan membangun politik dinasti.
Forum Pemred menduga ada manuver melawan konstitusi dan pembajakan demokrasi untuk kepentingan kekuasaan yang absolut, demi kepentingan kelompok atau golongannya sendiri.
"Dugaan ini makin jelas setelah Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan memberhentikan Ketua MK Anwar Usman yang telah terbukti melakukan pelanggaran etik yang berat," ungkapnya.
Akhir-akhir ini, ada gejala penggunaan alat negara oleh Pemerintah, baik dari penegak hukum, militer, hingga sumber daya ekonomi yang ada, untuk menekan pihak yang tidak sejalan, dan bahkan untuk mendukung pasangan bacapres dan bacawapres tertentu. Hal ini berpotensi pada ketidakadilan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Pemerintah diminta lebih fokus dalam memperhatikan kondisi ekonomi. Saat ini, Indonesia sedang menghadapi berbagai persoalan ekonomi dan sosial yang cukup berat di tengah konflik geopolitik dan geoekonomi dunia, lesunya perekonomian dunia, melambatnya pertumbuhan ekonomi, kenaikan harga-harga komoditas pangan, dan masih tingginya angka pengangguran.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
"Ada indikasi dan upaya untuk melanggengkan kekuasaan dengan sejumlah narasi yang diciptakan dan memunculkan bibit-bibit otoriter. Sangat disayangkan Presiden Jokowi tidak tegas merespons usulan ini, meski usulan tersebut kemudian kandas, karena berbagai pihak memberi respons negatif," demikian keterangan tertulis Forum Pemred dikutip, Selasa 14 November 2023.
Selanjutnya, terjadi dugaan politik penyanderaan dengan mengedepankan kasus hukum atau pidana kepada seseorang maupun pimpinan partai politik yang dianggap berseberangan dengan penguasa terkait Pemilu 2024. Dugaan penyanderaan ini yang kemudian membuat para pimpinan partai politik tidak berdaya, tidak memliki jalan lain, kecuali menyetujui skenario yang disusun pihak penguasa.
| Baca juga: Viral di Medsos, Ini Fakta-fakta Foto Gibran Bersama Perwira TNI |
Kemudian, banyak pihak, termasuk dunia internasional, menilai ada penurunan nilai demokrasi di Indonesia. Berdasarkan data Economist Intelligence Unit (EIU), indeks demokrasi Indonesia menurun tajam 2017 hingga 2020 yang mencatatkan angka 6,3 poin.
"Meski tahun 2021 dan 2022 naik menjadi 6,71, tapi angka masih lebih rendah dibanding 2014 dan 2015. Banyak pihak yang merasa takut untuk bersuara dan menyampaikan kritik," ujarnya.
Kemudian, masih maraknya kasus korupsi yang melibatkan para menteri. Bahkan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri juga terseret dalam dugaan tindak pemerasan. Upaya pemberantasan korupsi dinilai semakin jauh dari harapan.
"Apalagi sebelumnya sudah jelas ada upaya-upaya untuk melemahkan KPK," ujar Forum Pemred
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi jalan bagi putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal calon wakil presiden (bawacapres), dinilai menunjukkan upaya rekayasa hukum dengan memanfaatkan intervensi dari pihak penguasa dan mempertontonkan upaya kolusi, nepotisme, dan membangun politik dinasti.
Forum Pemred menduga ada manuver melawan konstitusi dan pembajakan demokrasi untuk kepentingan kekuasaan yang absolut, demi kepentingan kelompok atau golongannya sendiri.
"Dugaan ini makin jelas setelah Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan memberhentikan Ketua MK Anwar Usman yang telah terbukti melakukan pelanggaran etik yang berat," ungkapnya.
Akhir-akhir ini, ada gejala penggunaan alat negara oleh Pemerintah, baik dari penegak hukum, militer, hingga sumber daya ekonomi yang ada, untuk menekan pihak yang tidak sejalan, dan bahkan untuk mendukung pasangan bacapres dan bacawapres tertentu. Hal ini berpotensi pada ketidakadilan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Pemerintah diminta lebih fokus dalam memperhatikan kondisi ekonomi. Saat ini, Indonesia sedang menghadapi berbagai persoalan ekonomi dan sosial yang cukup berat di tengah konflik geopolitik dan geoekonomi dunia, lesunya perekonomian dunia, melambatnya pertumbuhan ekonomi, kenaikan harga-harga komoditas pangan, dan masih tingginya angka pengangguran.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
