Jakarta:
Partai Demokrat menyebut Yenny Wahid
status quo atau bagian dari rezim pemerintahan
Presiden Joko Widodo. Hal itu dinilai bakal membingungkan para pendukung jika Yenny dipasangkan dengan
Anies Baswedan.
"Tentu mereka (pendukung) akan bingung jika koalisi yang katanya mengusung perubahan malah mencalonkan tokoh yang bukan perubahan," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Demokrat Jansen Sitindaon, Kamis, 10 Agustus 2023.
Dia menyebut Anies dan koalisi yang dibentuk Demokrat,
Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung semangat perubahan pada
Pilpres 2024. Penunjukkan Yenny dinilai tak sejalan dengan semangat tersebut.
"Apalagi dia tokoh
status quo atau bagian dari rezim ini. Baik dia bagian inti atau pinggiran rezim ini," ungkap dia.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Jansen menentang jika cawapres Anies bagian dari pemerintahan saat ini. Sebab, tak merepresentasikan semangat perubahan.
"Saya akan bersuara menentang dan menolak Anda yang tidak merepresentasikan perubahan namun ingin jadi cawapres di koalisi ini," sebut dia.
Dia pun menyarankan agar pro perubahan dan melanjutkan program pemerintahan Presiden Jokowi mengurusi internal masing-masing. Hal itu dinilai demi kebaikan bersama.
"Biar nanti rakyat yang menentukan di pemilu siapa yang menang dan mendapat dukungan terbanyak," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id((ABK))