Kapolda NTT Ingatkan Anggota Tak Terlibat Politik Praktis Pemilu 2024
Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Johni Asadoma. Antara/ Benny Jahang
Kupang: Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Johni Asadoma, mengingatkan anggotanya tidak ikut dalam kegiatan politik praktis dukung mendukung dan bagian dari tim sukses yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan Presiden RI 2024.
"Kami harus ingatkan agar semua anggota Kepolisian di NTT netral dan tidak ikut dalam kegiatan politik praktis yang berkaitan dengan Pemilu 2024," kata Johni Asadoma di Kupang, Kamis, 26 Oktober 2023.
Johni menjelaskan para anggota Kepolisian di NTT tidak boleh masuk sebagai tim sukses, membantu sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan pemilu 2024.
Anggota Kepolisian yang ada di provinsi berbasis kepulauan ini agar fokus dalam menjalankan kegiatan pokok sebagai anggota Kepolisian seperti memberikan pengamanan kepada semua masyarakat dan semua pihak yang ikut dalam pemilu 2024.
"Semua harus netral karena telah diatur dalam undang-undang ," jelasnya.
Menurut dia apabila ada istri, anak maupun saudara dari anggota Kepolisian di NTT yang ikut sebagai calon legislatif dalam pemilu 2024 maka anggota kepolisian tidak boleh ikut campur dalam urusan politik praktis seperti itu.
Sementara Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Kupang, Makson Saubaki, minta agar Badan Pengawas Pemilu Umum (Pemilu) segera menertibkan para wartawan yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada pemilu 2024 agar wartawan tidak memanfaatkan posisinya sebagai jurnalis untuk mensosialisasikan diri kepada masyarakat.
Seharusnya menurut dia ketika sudah menyatakan diri untuk mencalonkan diri, maka harus ada kesadaran untuk berhenti dari kerja-kerja jurnalistik.
”Bawaslu harus segera menertibkan wartawan yang menjadi caleg jangan dibiarkan bebas untuk melakukan peliputan,” ujar Makson.
Ia mengatakan penertiban penting dilakukan agar wartawan yang maju dalam pemilihan legislatif 2024 tidak salah menggunakan profesi jurnalistik.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DEN))
"Kami harus ingatkan agar semua anggota Kepolisian di NTT netral dan tidak ikut dalam kegiatan politik praktis yang berkaitan dengan Pemilu 2024," kata Johni Asadoma di Kupang, Kamis, 26 Oktober 2023.
| Baca: Anies-Muhaimin Tekankan Aspek Keadilan, Ini Alasannya
|
Johni menjelaskan para anggota Kepolisian di NTT tidak boleh masuk sebagai tim sukses, membantu sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan pemilu 2024.
Anggota Kepolisian yang ada di provinsi berbasis kepulauan ini agar fokus dalam menjalankan kegiatan pokok sebagai anggota Kepolisian seperti memberikan pengamanan kepada semua masyarakat dan semua pihak yang ikut dalam pemilu 2024.
"Semua harus netral karena telah diatur dalam undang-undang ," jelasnya.
Menurut dia apabila ada istri, anak maupun saudara dari anggota Kepolisian di NTT yang ikut sebagai calon legislatif dalam pemilu 2024 maka anggota kepolisian tidak boleh ikut campur dalam urusan politik praktis seperti itu.
| Baca: Nilai Keadilan Jadi Dasar Visi Misi Anies-Muhaimin
|
Sementara Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Kupang, Makson Saubaki, minta agar Badan Pengawas Pemilu Umum (Pemilu) segera menertibkan para wartawan yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada pemilu 2024 agar wartawan tidak memanfaatkan posisinya sebagai jurnalis untuk mensosialisasikan diri kepada masyarakat.
Seharusnya menurut dia ketika sudah menyatakan diri untuk mencalonkan diri, maka harus ada kesadaran untuk berhenti dari kerja-kerja jurnalistik.
”Bawaslu harus segera menertibkan wartawan yang menjadi caleg jangan dibiarkan bebas untuk melakukan peliputan,” ujar Makson.
Ia mengatakan penertiban penting dilakukan agar wartawan yang maju dalam pemilihan legislatif 2024 tidak salah menggunakan profesi jurnalistik.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DEN))
BERITA TERKAIT
