Purnawirawan Jenderal Diminta Utamakan Kepentingan Bangsa
Ilustrasi. Medcom.id/Mohammad Rizal.
Jakarta: Kontestasi Pilpres 2019 membuat peta dukungan purnawirawan jenderal TNI dan Polri dibaca terbelah. Setelah Pilpres, para purnawirawan jenderal diminta menanggalkan dukungannya dan mengutamakan keutuhan dan kepentingan bangsa.
Anggota Komisi I DPR Mayjen Purnawirawan Supiadin mengaku yakin semangat jiwa patriotisme masih tertanam di jiwa para purnawirawan. Perbedaan sikap politik tak akan menggoyahkan jiwa NKRI.
"Sangat kecil mereka memecah belah. Bagi mereka NKRI adalah harga mati. Itulah ciri dari TNI," kata Supiadin di Jakarta, Jumat, 31 Mei 2019.
Politikus Partai NasDem itu menilai perbedaan pilihan politik di kalangan purnawirawan hal yang wajar. Apalagi, mereka bukan lagi sebagai perwira aktif. Misalnya Supiadin, yang kini bergabung dengan Partai NasDem. "Tapi bukan berarti kami terpecah. Kami tetap satu untuk NKRI," kata Supiadin.
Lulusan Akabri 1975 itu meminta para purnawirawan TNI yang tidak puas dengan hasil pemilu agar menempuh jalur hukum sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai justru purnawirawan memicu tindakan-tindakan inkonstitusional.
"Saya yakin, setelah putusan MK takkan ada lagi kubu 01 atau 02," katanya.
Anggota Komisi I DPR lainya, Syaifullah Tamliha yakin para purnawirawan masih solid. Mereka disumpah tetap setia terhadap sapta marga prajurit yang tak luntur meski tak aktif di kemiliteran.
"Mereka juga negarawan yang pasti mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi masing-masing," katanya.
Pengamat militer Aris Santoso pun senada, jiwa patriotisme para purnawirawan tak akan ternodai hanya karena beda pilihan di Pilpres. Sebagai contoh, dua purnawirawan Kopassus Luhut Binsar Pandjaitan dan Prabowo Subianto yang mulai membuka komunikasi. Meski secara politik keduanya di pihak berlawanan.
"Ini main diopini saja, seolah-olah di masyarakat sipil mereka berperang padahal mereka solid," ujar Aris.
Karena itu, Aris menghimbau para purnawirawan jenderal tersebut tidak perlu ribut-ribut, dan tetap menjaga kondusifitas. Sebab, yang jadi korbannya masyarakat sipil. "Mereka takkan berbuat makar. Itu hanya sekedar kata-kata. Mereka itu solid," kata Aris.
Sebelumnya diketahui, sebanyak 108 purnawirawan TNI/Polri berada di barisan pendukung pasangan Prabowo-Sandi yang tergabung dalam Front Kedaulatan Bangsa. Mereka menolak hasil pemilu presiden 2019 karena alasan banyak kecurangan.
Dari 108 TNI itu, antara lain bekas Menko Polhukam Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edi Purdijatno, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat dan mantan Gubernur Jawa Tengah Letjen TNI (Purn) Bibit Waluyo. Ada juga Direktur Eksekutif BPN Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun dan mantan petinggi Polri Komjen (Purn) Sofjan Jacoeb.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
Anggota Komisi I DPR Mayjen Purnawirawan Supiadin mengaku yakin semangat jiwa patriotisme masih tertanam di jiwa para purnawirawan. Perbedaan sikap politik tak akan menggoyahkan jiwa NKRI.
"Sangat kecil mereka memecah belah. Bagi mereka NKRI adalah harga mati. Itulah ciri dari TNI," kata Supiadin di Jakarta, Jumat, 31 Mei 2019.
Politikus Partai NasDem itu menilai perbedaan pilihan politik di kalangan purnawirawan hal yang wajar. Apalagi, mereka bukan lagi sebagai perwira aktif. Misalnya Supiadin, yang kini bergabung dengan Partai NasDem. "Tapi bukan berarti kami terpecah. Kami tetap satu untuk NKRI," kata Supiadin.
Lulusan Akabri 1975 itu meminta para purnawirawan TNI yang tidak puas dengan hasil pemilu agar menempuh jalur hukum sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai justru purnawirawan memicu tindakan-tindakan inkonstitusional.
"Saya yakin, setelah putusan MK takkan ada lagi kubu 01 atau 02," katanya.
Anggota Komisi I DPR lainya, Syaifullah Tamliha yakin para purnawirawan masih solid. Mereka disumpah tetap setia terhadap sapta marga prajurit yang tak luntur meski tak aktif di kemiliteran.
"Mereka juga negarawan yang pasti mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi masing-masing," katanya.
Pengamat militer Aris Santoso pun senada, jiwa patriotisme para purnawirawan tak akan ternodai hanya karena beda pilihan di Pilpres. Sebagai contoh, dua purnawirawan Kopassus Luhut Binsar Pandjaitan dan Prabowo Subianto yang mulai membuka komunikasi. Meski secara politik keduanya di pihak berlawanan.
"Ini main diopini saja, seolah-olah di masyarakat sipil mereka berperang padahal mereka solid," ujar Aris.
Karena itu, Aris menghimbau para purnawirawan jenderal tersebut tidak perlu ribut-ribut, dan tetap menjaga kondusifitas. Sebab, yang jadi korbannya masyarakat sipil. "Mereka takkan berbuat makar. Itu hanya sekedar kata-kata. Mereka itu solid," kata Aris.
Sebelumnya diketahui, sebanyak 108 purnawirawan TNI/Polri berada di barisan pendukung pasangan Prabowo-Sandi yang tergabung dalam Front Kedaulatan Bangsa. Mereka menolak hasil pemilu presiden 2019 karena alasan banyak kecurangan.
Dari 108 TNI itu, antara lain bekas Menko Polhukam Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edi Purdijatno, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat dan mantan Gubernur Jawa Tengah Letjen TNI (Purn) Bibit Waluyo. Ada juga Direktur Eksekutif BPN Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun dan mantan petinggi Polri Komjen (Purn) Sofjan Jacoeb.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
