Anies Sesalkan Jawaban Ganjar Soal 'Kanjuruhan' Tidak Komprehensif
Calon Presiden Nomor urut 1, Anies Baswedan. Foto: YouTube
Jakarta: Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menyentil jawaban Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, soal penyelesaian peristiwa Kanjuruhan dan kilometer (KM) 50. Anies menyayangkan, Ganjar tidak bisa menjelaskan dengan baik soal kedua permasalahan itu.
"Jawabannya kurang komprehensif, karena masalahnya lebih kompleks dari itu," ujar Anies dalam Debat Perdana Capres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023.
Dia menyebut, minimal ada empat hal yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan masalah Kanjuruhan dan KM 50. Yakni, memastikan proses hukum memberikan rasa keadilan, ungkap seluruh fakta sehingga kebenaran bisa dilihat oleh semua terutama keluarga.
Selain itu, kata Anies, harus ada kompensasi, dan negara harus memberikan jaminan peristiwa seperti ini tidak boleh terulang kembali. "Saya kemudian melihat untuk itu bisa dikerjakan maka kita tidak boleh abu-abu. Kita harus menginvestigasi ulang, mereview institusi," ucap dia.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo ingin menghidupkan kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menuntaskan persoalan pelanggaran HAM masa lalu. Sehingga isu ini tidak lagi menjadi utang pemerintah ke depannya.
"Mari kita ciptakan kembali UU KKR agar seluruh persoalan-persoalan pelanggaran HAM bisa diselesaikan. Dengan cara itu, sehingga bangsa ini dengan maju berpikir karena persoalan seperti itu tidak pernah dituntaskan kita harus tuntaskan itu," kata Ganjar.
Mengenai masalah tragedi Kanjuruhan dan KM 50, kata Ganjar, harus memberikan rasa keadilan kepada para korban. Dia menegaskan tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk tidak menuntaskan persoalan HAM.
"Ketika kita bisa bereskan semuanya, maka kita akan naik dalam satu tahap. Apakah kemudian proses legal dan mencari keputusan yang adil bisa dilakukan, jawaban saya bisa!," tegas Ganjar.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Jawabannya kurang komprehensif, karena masalahnya lebih kompleks dari itu," ujar Anies dalam Debat Perdana Capres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023.
Dia menyebut, minimal ada empat hal yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan masalah Kanjuruhan dan KM 50. Yakni, memastikan proses hukum memberikan rasa keadilan, ungkap seluruh fakta sehingga kebenaran bisa dilihat oleh semua terutama keluarga.
Selain itu, kata Anies, harus ada kompensasi, dan negara harus memberikan jaminan peristiwa seperti ini tidak boleh terulang kembali. "Saya kemudian melihat untuk itu bisa dikerjakan maka kita tidak boleh abu-abu. Kita harus menginvestigasi ulang, mereview institusi," ucap dia.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo ingin menghidupkan kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menuntaskan persoalan pelanggaran HAM masa lalu. Sehingga isu ini tidak lagi menjadi utang pemerintah ke depannya.
"Mari kita ciptakan kembali UU KKR agar seluruh persoalan-persoalan pelanggaran HAM bisa diselesaikan. Dengan cara itu, sehingga bangsa ini dengan maju berpikir karena persoalan seperti itu tidak pernah dituntaskan kita harus tuntaskan itu," kata Ganjar.
Mengenai masalah tragedi Kanjuruhan dan KM 50, kata Ganjar, harus memberikan rasa keadilan kepada para korban. Dia menegaskan tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk tidak menuntaskan persoalan HAM.
"Ketika kita bisa bereskan semuanya, maka kita akan naik dalam satu tahap. Apakah kemudian proses legal dan mencari keputusan yang adil bisa dilakukan, jawaban saya bisa!," tegas Ganjar.
| Baca juga: Singgung Kebebasan Berpendapat, Anies: Wakanda No More, Indonesia Forever! |
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
