Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons dorongan calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, agar partai politik pengusungnya menggunakan hak angket mengusut dugaan kecurangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Tito menyebut ada mekanisme untuk melakukan upaya tersebut.

"Saya kira ada mekanismenya, untuk hak angket ada prosesnya. Itu ide, itu hak dari pada partai politik atau siapa pun. Tapi kan ada mekanismenya," kata Tito di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Februari 2024.

Ganjar mendorong partai pengusungnya mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Hak angket menjadi salah satu upaya meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait pelaksanaan kontestasi politik tersebut.

Sementara itu, capres nomor urut 1 Anies Baswedan menekankan Koalisi Perubahan siap mendukung usulan hak angket di DPR terkait kecurangan Pilpres 2024. Bila dibutuhkan, data-data terkait kecurangan Pilpres 2024 akan disampaikan.

"Kami siap dengan data-datanya. Saya yakin partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu," ucap Anies di Posko Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Mampang Square, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Februari 2024.
 

Baca Juga: Diduga Banyak Kecurangan, TPN Ganjar-Mahfud Investigasi Pilpres 2024

Anies menyambut baik usulan hak angket. Terlebih, usulan itu disampaikan Ganjar Pranowo yang didukung PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar di DPR saat ini.

"Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang besar. Kami yakin Koalisi Perubahan Partai NasDem, PKB, PKS akan siap untuk bersama-sama," kata Anies.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AZF))