KPU: Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur bila Ikut Pilkada 2024
Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Branda Antara
Jakarta: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan calon anggota legislatif (caleg) terpilih dalam Pemilu 2024 tidak perlu mengundurkan diri bila mengikuti Pilkada Serentak 2024. Pasalnya, mereka belum resmi dilantik menjadi legislator.
"Tidak wajib mundur dari jabatan. Kan belum dilantik dan menjabat, mundur dari jabatan apa?" kata Hasyim, Jakarta, Jumat, 10 Mei 2024.
Dia menjelaskan caleg terpilih yang wajib mundur dari jabatannya adalah legislator untuk jajaran provinsi/kabupaten/kota yang terpilih pada Pemilu 2019 dan kembali terpilih dalam Pemilu 2024.
"Maka yang bersangkutan mundur dari jabatan yang sekarang diduduki," jelas dia.
Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024 penting untuk KPU mempersyaratkan calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Hasyim menegaskan frasa 'jika telah dilantik secara resmi menjadi'. Tidak ada aturan tentang pelantikan serentak bagi calon anggota DPR/DPD/DPRD jajaran provinsi/kabupaten/kota.
Kemudian, tidak ada larangan untuk calon anggota DPR/DPD/DPRD jajaran provinsi/kabupaten/kota dilantik belakangan usai kalah dalam pilkada.
"Sekali lagi yang wajib mundur adalah anggota," pungkas Hasyim.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Tidak wajib mundur dari jabatan. Kan belum dilantik dan menjabat, mundur dari jabatan apa?" kata Hasyim, Jakarta, Jumat, 10 Mei 2024.
Dia menjelaskan caleg terpilih yang wajib mundur dari jabatannya adalah legislator untuk jajaran provinsi/kabupaten/kota yang terpilih pada Pemilu 2019 dan kembali terpilih dalam Pemilu 2024.
"Maka yang bersangkutan mundur dari jabatan yang sekarang diduduki," jelas dia.
| Baca Juga: NasDem Usung Dua Nama untuk Pilkada Kota Bandung |
Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024 penting untuk KPU mempersyaratkan calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Hasyim menegaskan frasa 'jika telah dilantik secara resmi menjadi'. Tidak ada aturan tentang pelantikan serentak bagi calon anggota DPR/DPD/DPRD jajaran provinsi/kabupaten/kota.
Kemudian, tidak ada larangan untuk calon anggota DPR/DPD/DPRD jajaran provinsi/kabupaten/kota dilantik belakangan usai kalah dalam pilkada.
"Sekali lagi yang wajib mundur adalah anggota," pungkas Hasyim.
Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:
- Pada 27 Februari—16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan
- Pada 24 April—31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih
- Pada 5 Mei—19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan
- Pada 31 Mei—23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
- Pada 24—26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon
- Pada 27—29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon
- Pada 27 Agustus—21 September 2024: Penelitian persyaratan calon
- Pada 22 September 2024: Penetapan pasangan calon
- Pada 25 September—23 November 2024: Pelaksanaan kampanye
- Pada 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara
- Pada 27 November—16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
