Pecah Kongsi, PPP dan PDIP Diprediksi 'Pisah' usai Putusan MK
Plt Ketua Umum PPP Mardiono hadir di halal bihalal Golkar. Foto: Dok Metro TV
Jakarta: Situasi politik tanah air yang kian memanas di tengah sengketa pilpres yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menutup kemungkinan bagi sejumlah partai politik untuk bermanuver. Setidaknya di kubu 03, ada PPP yang diprediksi bakal berpisah dengan PDIP seusai putusan MK nanti.
"Saya kira ya ada potensi (PPP) untuk gabung. Sandiaga Uno sudah lama menginginkannya," ujar pengamat politik Prof Lili Romli kepada Media Indonesia, Jumat, 19 April 2024.
Penilaian tersebut juga didasari adanya ajakan dari kubu 02, yakni Golkar dan PAN agar PPP mau bergabung dengan pemerintahan yang baru. Apalagi Sandiaga Uno memang punya kedekatan dengan Prabowo dan PPP sendiri belum punya pengalaman yang cukup untuk menjadi oposisi seperti PDIP atau PKS.
"Baru-baru ini dengan pernyataan Plt Ketua PPP, Mardiono, seperti memberi sinyal untuk gabung. Ia hadir acara halal bil halal di partai Koalisi Indonesia Maju," imbuhnya.
Berbeda dengan PPP, Lili mengatakan PDIP justru dinilai akan tetap konsisten menjadi oposisi di pemerintah yang baru. Beberapa alasan PDIP sulit diajak bergabung karena paslon 03 dan PDIP mengajukan gugatan ke MK atas dugaan kecurangan dalam proses hasil pemilu.
"Bahkan Megawati menjadi amicus curiae. Menjadi ironis bila PDIP kemudian bergabung, apa nanti kata orang lain. Menolak tapi mau juga bergabung," ucapnya.
Kedua, kekecewaan PDIP dan Megawati terhadap Jokowi dan Gibran yang semula kader PDIP, tapi mendukung dan bagian dari lawan politik. Kekecewaan itu mungkin bisa sangat menyakitkan, sehingga menyebabkan PDIP berat untuk bergabung.
Ketiga, sikap politik Megawati yang tegak lurus dan tidak pragmatis. "Kalah dalam pilpres tidak harus kemudian bergabung untuk mencari kekuasaan. Kalah ya kalah dan siap untuk menjadi oposisi. Dan PDIP sudah pengalaman menjadi oposisi, yang lalu mendapat simpati dari publik," sebutnya.
Keempat, sebagian kader juga sepertinya menginginkan PDIP menjadi oposisi. Publik juga mendukung PDIP menjadi oposisi untuk tetap menjaga kewarasan demokrasi. Untuk menjaga legislatif yang kuat dalam melakukan pengawasan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((END))
"Saya kira ya ada potensi (PPP) untuk gabung. Sandiaga Uno sudah lama menginginkannya," ujar pengamat politik Prof Lili Romli kepada Media Indonesia, Jumat, 19 April 2024.
Penilaian tersebut juga didasari adanya ajakan dari kubu 02, yakni Golkar dan PAN agar PPP mau bergabung dengan pemerintahan yang baru. Apalagi Sandiaga Uno memang punya kedekatan dengan Prabowo dan PPP sendiri belum punya pengalaman yang cukup untuk menjadi oposisi seperti PDIP atau PKS.
"Baru-baru ini dengan pernyataan Plt Ketua PPP, Mardiono, seperti memberi sinyal untuk gabung. Ia hadir acara halal bil halal di partai Koalisi Indonesia Maju," imbuhnya.
Berbeda dengan PPP, Lili mengatakan PDIP justru dinilai akan tetap konsisten menjadi oposisi di pemerintah yang baru. Beberapa alasan PDIP sulit diajak bergabung karena paslon 03 dan PDIP mengajukan gugatan ke MK atas dugaan kecurangan dalam proses hasil pemilu.
"Bahkan Megawati menjadi amicus curiae. Menjadi ironis bila PDIP kemudian bergabung, apa nanti kata orang lain. Menolak tapi mau juga bergabung," ucapnya.
| Baca juga: PPP Buka Diri Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDIP: Sah-sah Saja |
Kedua, kekecewaan PDIP dan Megawati terhadap Jokowi dan Gibran yang semula kader PDIP, tapi mendukung dan bagian dari lawan politik. Kekecewaan itu mungkin bisa sangat menyakitkan, sehingga menyebabkan PDIP berat untuk bergabung.
Ketiga, sikap politik Megawati yang tegak lurus dan tidak pragmatis. "Kalah dalam pilpres tidak harus kemudian bergabung untuk mencari kekuasaan. Kalah ya kalah dan siap untuk menjadi oposisi. Dan PDIP sudah pengalaman menjadi oposisi, yang lalu mendapat simpati dari publik," sebutnya.
Keempat, sebagian kader juga sepertinya menginginkan PDIP menjadi oposisi. Publik juga mendukung PDIP menjadi oposisi untuk tetap menjaga kewarasan demokrasi. Untuk menjaga legislatif yang kuat dalam melakukan pengawasan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((END))
BERITA TERKAIT
