Koalisi Masyarakat Sipil: Lebih Baik Presiden Jokowi Sadar Diri, Mundur
Presiden Joko Widodo. Foto: Biro Pers Setpres.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) diingatkan agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Jokowi diminta untuk tidak cawe-cawe.
“Akan jauh lebih baik lagi jika presiden sadar diri untuk mundur dari jabatan presiden dan membuat dirinya bebas dalam berpolitik pemenangan pemilu," kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Gufron Mabruri dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Januari 2024.
Gufron mengungkapkan bahaya besar bila Jokowi tidak cuti bahkan mengundurkan diri. Yakni, adanya potensi kecurangan yang semakin masif.
"Kami juga meminta semua pejabat publik yang mencalonkan diri dan menjadi tim pemenangan dalam pemilu untuk mundur dari jabatannya," ujar dia.
Gufron menyebut langkah itu lebih terhormat dan terpuji. Sebab, mereka artinya mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara untuk kepentingan politik.
"Selain itu mendesak agar presiden mencopot menteri yang diduga kuat menyalahgunakan kekuasaan dan fasilitas jabatannya untuk kepentingan politik elektoral," papar dia.
Selain itu, Gufron mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih berani dalam bertugas. Terutama dalam menindak setiap pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas untuk kepentingan pemilu.
Presiden Jokowi menyebut Kepala Negara boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu.
"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," ujar Jokowi di Terminal Selatan Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
“Akan jauh lebih baik lagi jika presiden sadar diri untuk mundur dari jabatan presiden dan membuat dirinya bebas dalam berpolitik pemenangan pemilu," kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Gufron Mabruri dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Januari 2024.
Gufron mengungkapkan bahaya besar bila Jokowi tidak cuti bahkan mengundurkan diri. Yakni, adanya potensi kecurangan yang semakin masif.
"Kami juga meminta semua pejabat publik yang mencalonkan diri dan menjadi tim pemenangan dalam pemilu untuk mundur dari jabatannya," ujar dia.
Gufron menyebut langkah itu lebih terhormat dan terpuji. Sebab, mereka artinya mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara untuk kepentingan politik.
"Selain itu mendesak agar presiden mencopot menteri yang diduga kuat menyalahgunakan kekuasaan dan fasilitas jabatannya untuk kepentingan politik elektoral," papar dia.
| Baca: Pernyataan Jokowi soal Boleh Berkampanye Dinilai Berbahaya |
Selain itu, Gufron mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih berani dalam bertugas. Terutama dalam menindak setiap pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas untuk kepentingan pemilu.
Presiden Jokowi menyebut Kepala Negara boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu.
"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," ujar Jokowi di Terminal Selatan Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
BERITA TERKAIT
