KPU DKI Imbau Peserta Pemilu Tidak Pasang Bahan Kampanye di Tembok
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta mengimbau peserta pemilu maupun tim kampanye tidak memasang bahan kampanye di tembok, selain halaman dan pagar tempat umum terlarang lainnya, seperti jalan protokol, jalan bebas hambatan, hingga taman. Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, sudah mencantumkan delapan tempat umum terlarang untuk dipasang bahan kampanye.
"Jadi termasuk pagar dan tembok, itu juga dilarang dipasang bahan kampanye," kata Anggota KPU DKI Astri Megatari saat rapat koordinasi masa kampanye dan dana kampanye Pemilu 2024, Jakarta, Selasa, 14 November 2023.
Ketua KPU DKI Wahyu Dinata menambahkan partai politik peserta pemilu di DKI Jakarta sangat proaktif mencari informasi, sehingga DKI menjadi salah satu provinsi yang mendapat apresiasi karena tidak ada sengketa pada tahap pencalonan.
"Tentu saja ini bantuan dari Bawaslu juga, karena menjadi tandem kami sehingga di DKI Jakarta mendapat apresiasi tidak ada sengketa pada tahap pencalonan," kata Wahyu.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin menegaskan akan menindaklanjuti pertemuan tersebut dengan melanjutkan penurunan atribut parpol berupa bendera, spanduk, dan baliho partai politik yang melanggar PKPU.
"Nanti dibawa ke Bawaslu, kalau Bawaslu melihat itu melanggar, Bawaslu akan melaporkan kepada kami," kata Arifin.
Sebelumnya, Arifin mengatakan pemasangan atribut partai politik (parpol) harus mengantongi izin dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. "Ya, dia (partai politik) harus bersurat ke pemerintah provinsi," kata Arifin.
Selain mendapatkan izin, kata Arifin, pemasangan atribut partai politik, seperti bendera dan sebagainya harus mengajukan permohonan waktu.
"Ya itu mengajukan berapa lama nanti kita evaluasi. Kalau waktunya sudah habis ya diturunkan," ujar Arifin.
Menurut Arifin, waktu pemasangan atribut parpol biasanya hanya 14 hari dan tidak bisa memperpanjang waktu pemasangan.
Jika sampai batas waktu pemasangan atribut parpol tersebut belum diturunkan, Satpol PP yang akan menurunkan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Jadi termasuk pagar dan tembok, itu juga dilarang dipasang bahan kampanye," kata Anggota KPU DKI Astri Megatari saat rapat koordinasi masa kampanye dan dana kampanye Pemilu 2024, Jakarta, Selasa, 14 November 2023.
Ketua KPU DKI Wahyu Dinata menambahkan partai politik peserta pemilu di DKI Jakarta sangat proaktif mencari informasi, sehingga DKI menjadi salah satu provinsi yang mendapat apresiasi karena tidak ada sengketa pada tahap pencalonan.
"Tentu saja ini bantuan dari Bawaslu juga, karena menjadi tandem kami sehingga di DKI Jakarta mendapat apresiasi tidak ada sengketa pada tahap pencalonan," kata Wahyu.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin menegaskan akan menindaklanjuti pertemuan tersebut dengan melanjutkan penurunan atribut parpol berupa bendera, spanduk, dan baliho partai politik yang melanggar PKPU.
"Nanti dibawa ke Bawaslu, kalau Bawaslu melihat itu melanggar, Bawaslu akan melaporkan kepada kami," kata Arifin.
| Baca Juga:Bawaslu Kalsel dan KPID Sinergi Awasi Iklan Kampanye |
Sebelumnya, Arifin mengatakan pemasangan atribut partai politik (parpol) harus mengantongi izin dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. "Ya, dia (partai politik) harus bersurat ke pemerintah provinsi," kata Arifin.
Selain mendapatkan izin, kata Arifin, pemasangan atribut partai politik, seperti bendera dan sebagainya harus mengajukan permohonan waktu.
"Ya itu mengajukan berapa lama nanti kita evaluasi. Kalau waktunya sudah habis ya diturunkan," ujar Arifin.
Menurut Arifin, waktu pemasangan atribut parpol biasanya hanya 14 hari dan tidak bisa memperpanjang waktu pemasangan.
Jika sampai batas waktu pemasangan atribut parpol tersebut belum diturunkan, Satpol PP yang akan menurunkan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
