Jakarta: Usai melakukan pencoblosan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan sedikit kritiknya untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kritik Mendagri ditujukan untuk evaluasi bukan sindiran.

Pertama, Mendagri menilai pemilu serentak ini terlalu menyulitkan beberapa elemen masyarakat. Banyaknya surat suara yang harus dicoblos membuat beberapa masyarakat kebingungan.

"Yang perlu dievaluasi adalah efektivitas dan efisiensi dari kacamata jumlah kertas suara yang begitu banyak," kata Tjahjo di kediamannya di jalan Potlot II RT 001/06 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Senin 17 Arpil 2019.

Kedua, Mendagri menilai masa kampanye yang diberikan merugikan Calon Legislatif. Masyarakat lebih kenal Calon Presiden ketimbang Calon Legislatif.

"Mengenai masa kampanye. Apakah besok mau bareng seperti ini atau diberikan jeda sehari atau seminggu? Apakah pilkada disamakan dengan Pilpresnya? Nanti akan ada tahapan lain untuk mengevaluasi," tutur Tjahjo.

Yang terakhir menurut Tjahjo adalah sistem presidensil yang harus lebih diringkas. Menurutnya, Indonesia bisa lebih baik dari ini.

"Yang penting dari keserentakan tadi ingin membangun sistem pemerintahan presidensil yg lebih efektif dan efisien, itu aja intinya," tutur Tjahjo.

Tjahjo memberikan suaranya di TPS 072 Kelurahan Duren Tiga. Mendagri datang pukul 08.30 pagi.

Pantauan Medcom.id tempat pencoblosan Tjahjo Kumolo berada Puskesmas Kecamatan Pancoran, jalan Potlot II RT 001/06 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Tjahjo datang ke TPS bersama keluarganya, dia ikut antre menunggu giliran seperti masyarakat lain setibanya disana.

Tjahjo sendiri merasakan senang atas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas pekerjaannya menyiapkan sampai hari pencoblosan. Dia mengaprsiasi kinerja KPU yang berhasil membuat pemilu serentak dengan tingkat kompleksitas permasalahannya tinggi sekali berhasil.

 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((FJR))