Kompolnas Klarifikasi Intervensi Polda Jateng
Ilustrasi Polri/Medcom.id
Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengklarifikasi isu intervensi Polda Jateng. Anggota polisi di Semarang, Jawa Tengah, dikabarkan meminta sejumlah rektor membuat testimoni mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Terkait dengan dugaan ada permintaan kepada rektor-rektor untuk membuat testimoni sebagai upaya cooling system, ini sedang kami klarifikasi," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti saat dikonfirmasi, Jumat, 9 Februari 2024
Poengky tak ingin maksud baik cooling system atau upaya mencegah potensi gangguan keamanan yang biasa dilakukan saat pemilu/pilkada diterjemahkan salah di lapangan. Sehingga, berdampak pada dugaan ada intervensi dari pihak kepolisian.
"Ketika ada pernyataan sikap dari kampus-kampus yang mengkritisi Presiden Joko Widodo, Presiden sendiri menyatakan bahwa itu bagian dari demokrasi," ungkap Poengky.
Dia mengakui pernyataan sikap kritis kampus itu bagian dari kebebasan berekspresi, sekaligus bagian dari tugas perguruan tinggi untuk melakukan kritik dan koreksi. Sehingga, harus dihormati oleh semua pihak.
"Oleh karena itu, pimpinan perlu memastikan agar aparat Kepolisian di lapangan berhati-hati dalam bertindak. Jangan sampai upaya cooling system yang baik justru dianggap sebaliknya," ujar anggota lembaga pengawas eksternal Polri itu.
Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Mahfud MD sebelumnya mendapat laporan dari Rektor Universitas Soegijapranata atau Unika Semarang. Sejumlah rektor diminta membuat pernyataan yang relatif senada untuk memuji Jokowi, namun ditolak.
"Ada beberapa rektor yang disuruh. Ada yang kemudian membuat pernyataan, tapi template-nya sama. Lalu ada yang tidak mau, seperti itu, seperti Rektor Universitas Soegijapranata (Unika)," ungkap Mahfud.
Kemudian, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pemeliharaan keamanan adalah tugas pokok Polri. Upaya permintaan apresiasi Presiden Jokowi kepada rektor itu disebut bagian dari mewujudkan kamtibmas dari kaum civitas akademika.
"Ini gunanya adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Maka dibutuhkan kolaboratif atau kolaborasi partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk juga kepada seluruh kaum civitas akademika," kata Trunoyudo di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Februari 2024.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
"Terkait dengan dugaan ada permintaan kepada rektor-rektor untuk membuat testimoni sebagai upaya cooling system, ini sedang kami klarifikasi," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti saat dikonfirmasi, Jumat, 9 Februari 2024
Poengky tak ingin maksud baik cooling system atau upaya mencegah potensi gangguan keamanan yang biasa dilakukan saat pemilu/pilkada diterjemahkan salah di lapangan. Sehingga, berdampak pada dugaan ada intervensi dari pihak kepolisian.
| Baca: Polisi Minta Rektor Bikin Video Apresiasi Jokowi, Polri: Cooling System |
"Ketika ada pernyataan sikap dari kampus-kampus yang mengkritisi Presiden Joko Widodo, Presiden sendiri menyatakan bahwa itu bagian dari demokrasi," ungkap Poengky.
Dia mengakui pernyataan sikap kritis kampus itu bagian dari kebebasan berekspresi, sekaligus bagian dari tugas perguruan tinggi untuk melakukan kritik dan koreksi. Sehingga, harus dihormati oleh semua pihak.
"Oleh karena itu, pimpinan perlu memastikan agar aparat Kepolisian di lapangan berhati-hati dalam bertindak. Jangan sampai upaya cooling system yang baik justru dianggap sebaliknya," ujar anggota lembaga pengawas eksternal Polri itu.
Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Mahfud MD sebelumnya mendapat laporan dari Rektor Universitas Soegijapranata atau Unika Semarang. Sejumlah rektor diminta membuat pernyataan yang relatif senada untuk memuji Jokowi, namun ditolak.
"Ada beberapa rektor yang disuruh. Ada yang kemudian membuat pernyataan, tapi template-nya sama. Lalu ada yang tidak mau, seperti itu, seperti Rektor Universitas Soegijapranata (Unika)," ungkap Mahfud.
Kemudian, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pemeliharaan keamanan adalah tugas pokok Polri. Upaya permintaan apresiasi Presiden Jokowi kepada rektor itu disebut bagian dari mewujudkan kamtibmas dari kaum civitas akademika.
"Ini gunanya adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Maka dibutuhkan kolaboratif atau kolaborasi partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk juga kepada seluruh kaum civitas akademika," kata Trunoyudo di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Februari 2024.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
BERITA TERKAIT
