Banyak ASN Tak Netral di Pemilu 2024, Pengamat: Ini By Design
Kementerian dan lembaga terkait serta kepala daerah harus cepat menindak ASN yang tak netral. Metro TV
Jakarta: Indikasi pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai daerah untuk mendukung salah satu kandidat dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masif terjadi . Salah satunya video Sekretaris Daerah (Sekda) Takalar Muhammad Hasbi yang viral di media sosial.
Pengamat Politik Jeirry Sumampow menyebut banyak kasus serupa terjadi. Baik dilakukan secara terang-terangan atau diam-diam. Bahkan, tak sedikit rekaman bocor ke publik secara tidak sengaja.
Namun, pemerintah tak tegas menindak ASN yang tak netral. Jeirry menilai ada kesan pembiaran, bahkan sengaja diatur.
"Ini by design, kalau lihat yang terjadi di tentara, kepolisian, kejaksaan, aparat birokrasi ini masif. Istana tidak boleh mengatakan bahwa tidak ada," ujar Jeirry Sumampow dikutip dari Selamat Pagi Indonesia di Metro TV, Rabu, 17 Januari 2024.
Hal senada juga diungkap mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Djohermansyah Djohan. Dia mengatakan Kemendagri seharusnya cepat berkomunikasi agar kepala daerah menindak ASN atau pejabat daerah yang menyimpang dari perundang-undangan.
"Kemendagri bisa sampai memberikan arahan atau petunjuk kepada kepala daerah untuk mencopot jabatan, bahkan bisa juga pelanggaran serius itu diberhentikan sebagai ASN", ujar Djohermansyah Djohan.
Namun, Kemendagri kerap mengaku belum mendapat laporan. Pemanggilan kepala daerah yang bersangkutan terkait kasus ASN mendukung pasangan calon presiden dan cawapres hingga saat ini juga terkesan pasif.
"Kemendagri adem ayem aja kayaknya, jadi kurang aktif terlibat," tegas Djohermansyah.
Sebelumnya, Hasbi diduga mengkampanyekan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Isi video tersebut berupa pernyataan janji Presiden Jokowi apabila Gibran terpilih dalam Pilpres 2024.
Dalam video tersebut Hasbi menyebut ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan diuntungkan jika memilih pasangan calon 02. Namun, Hasbi membantah potongan video yang beredar tidak utuh. (Theresia Vania Somawidjaja)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
Pengamat Politik Jeirry Sumampow menyebut banyak kasus serupa terjadi. Baik dilakukan secara terang-terangan atau diam-diam. Bahkan, tak sedikit rekaman bocor ke publik secara tidak sengaja.
Namun, pemerintah tak tegas menindak ASN yang tak netral. Jeirry menilai ada kesan pembiaran, bahkan sengaja diatur.
"Ini by design, kalau lihat yang terjadi di tentara, kepolisian, kejaksaan, aparat birokrasi ini masif. Istana tidak boleh mengatakan bahwa tidak ada," ujar Jeirry Sumampow dikutip dari Selamat Pagi Indonesia di Metro TV, Rabu, 17 Januari 2024.
Hal senada juga diungkap mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Djohermansyah Djohan. Dia mengatakan Kemendagri seharusnya cepat berkomunikasi agar kepala daerah menindak ASN atau pejabat daerah yang menyimpang dari perundang-undangan.
"Kemendagri bisa sampai memberikan arahan atau petunjuk kepada kepala daerah untuk mencopot jabatan, bahkan bisa juga pelanggaran serius itu diberhentikan sebagai ASN", ujar Djohermansyah Djohan.
| Baca juga: Anies Baswedan Percayakan ASN Jalankan Instruksi Netralitas Presiden |
Namun, Kemendagri kerap mengaku belum mendapat laporan. Pemanggilan kepala daerah yang bersangkutan terkait kasus ASN mendukung pasangan calon presiden dan cawapres hingga saat ini juga terkesan pasif.
"Kemendagri adem ayem aja kayaknya, jadi kurang aktif terlibat," tegas Djohermansyah.
Sebelumnya, Hasbi diduga mengkampanyekan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Isi video tersebut berupa pernyataan janji Presiden Jokowi apabila Gibran terpilih dalam Pilpres 2024.
Dalam video tersebut Hasbi menyebut ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan diuntungkan jika memilih pasangan calon 02. Namun, Hasbi membantah potongan video yang beredar tidak utuh. (Theresia Vania Somawidjaja)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
BERITA TERKAIT
