Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan pemerintah tidak memiliki skenario menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pesta demokrasi itu dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal.

"Belum pernah ada sekenario itu dan belum pernah ada pembicaraan itu (penundaan Pilkada 2024)," ujar Tito ditemui di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis, 20 Juli 2023. 

Tito juga menyebut di internal Kemendagri belum pernah membicarakan kemungkinan ditundanya Pemilu 2024. Isu tersebut hanya diungkapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 
 

Baca: Wapres Instruksikan Bupati Jaga Stabilitas Keamanan Jelang Pemilu 2024

"Itu (isu penundaan) disampaikan oleh Bawaslu dalam rapat internal di KSP (Kantor Staf Presiden)," bebernya.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengusulkan agar opsi penundaan Pilkada 2024 dibahas. Bagja mengaku khawatir karena Pilkada 2024 digelar pada November, setelah pelantikan presiden baru beserta menteri dan pejabat yang mungkin berganti pada Oktober 2024.

Bagja menilai potensi permasalahan dalam gelaran Pemilu Serentak dan Pilkada 2024 terdiri dari tiga aspek, yaitu penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih. Masalah pada penyelenggara meliputi pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu, serta beban kerja penyelenggara pemilu yang tinggi.

Sementara itu, potensi masalah dari segi peserta pemilu terletak pada masih maraknya politik uang. Kemudian, belum optimalnya transparansi pelaporan dana kampanye, netralitas ASN, dan penggunaan alat perga kampanye yang tidak tertib.

Adapun potensi permasalahan dari aspek pemilih yaitu kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilih, ancaman dan gangguan terhadap kebebasan pemilih, dan penyebaran berita hoaks maupun hate speech. 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))