Jakarta: Direktur Eksekutif Lembaga Survei Politika Research and Consulting (PRC) Rio Prayogo ingin Komisi Pemilihan Umum (
KPU) RI dan lembaga survei yang terdaftar perlu buka-bukaan data. Hal tersebut guna mengusut dugaan penggelembungan suara.
“Harus dibandingkan data form C 1 dengan C 1 dengan titik-titik kita melakukan exit poll dan quick count, dibandingkan data KPU dan lembaga survei,” kata Rio kepada
Media Indonesia, Minggu, 3 Maret 2024.
Rio menyebut data mesti dibuka ke publik jika ingin membuktikan ada atau tidaknya kejanggalan dalam penghitungan suara. Terjadi lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (
PSI) dalam kurun waktu yang cukup singkat.
Partai yang dipimpin anak bungsu Presiden Joko Widodo itu mendulang nyaris 400 ribu suara dalam waktu sangat cepat. Rio menuturkan kejanggalan tak hanya ada di PSI. Kondisi lebih mengkhawatirkan ialah elektabilitas Partai Gerindra yang berbeda dari dara exit poll dan data quick count.
Rio ingin lembaga survei yang melakukan exit poll dan quick count untuk menjaga transparansinya dengan membuka data untuk dibandingkan dengan data yang dimiliki KPU. Jika kritisme terhadap KPU dilakukan, lanjut Rio, maka lembaga survei juga perlu diaudit.
“Apakah KPU tidak jujur atau lembaga survei yang tidak survei,” paparnya.
Rio juga berpendapat, saksi-saksi peserta pemilu tidak terkonsolidasi dengan baik. Sehingga tidak punya kekuatan untuk mengungkap jika ada kecurangan dalam penghitungan suara.
“Harus diakui saksi-saksi ini memang lemah dan tidak terkonsolidasi dengan baik. Tidak punya power, bahkan saksi PKS yang dikenal sangat kuat itu tak punya power kalau berhadapan dengan komponen-komponen di TPS,” ujarnya.
Rio menyebut bahwa Pemilu 2024 ialah pemilu paling brutal. Termasuk, paling jauh dari nilai-nilai demokratis.
“Transaksinya sangat luar biasa. Keikutsertaan aparatur, penyelenggara, luar biasa masif,” kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id((ADN))