KPU Dilaporkan Terkait Situng
Pengacara ACTA, Hanfi Fajri, di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Medcom.id/Faisal Abdalla
Jakarta: Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pelaporan terkait adanya kesalahan memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik KPU.
"Jadi ada beberapa yang kami temukan, yang pertama ada suara dari 01 itu di dalam Situng tersebut itu berbeda dengan scan TPS C1 yang sebagai lampiran," kata pengacara ACTA, Hanfi Fajri di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Selasa, 30 April 2019.
Selain kesalahan memasukkan data, Hanfi mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan dalam hasil pindai formulir C1. Sejumlah formulir C1 ditemukan dalam keadaan dicoret-coret.
Selain itu, Hanfi mengatakan ada pula formulir C1 yang memiliku jumlah pemilih melampaui ketentuan seharusnya. KPU membatasi jumlah pemilih di setiap TPS maksimal 300 pemilih.
Dia mengaku sudah melaporkan kesalahan-kesalahan ini kepada KPU, namun tak ada tindak lanjut. Mereka menuding KPU melanggar ketentuan Pasal 532 juncto Pasal 535 juncto Pasal 536 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
"532 itu bunyinya adalah menghilangkan hasil dari perolehan suara yang mengurangi salah satu paslon dan menambah salah satu paslon, yang mana di sini yang dirugikan itu adalah paslon nomor 02 (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno)," kata Hanfi.
Dia berharap Bawaslu menangani serius laporan ini dan berani bertindak tegas kepada Komisioner KPU. "Kita ingin komisioner ini ya, kalau sudah tidak mampu untuk menjalankan tugasnya ya lebih baik mundur. Jangan dipaksakan," katanya.
Sejumlah kesalahan dalam memasukkan data ke Situng milik KPU menjadi sorotan. Walaupun, KPU menegaskan kesalahan itu sejatinya bisa diperbaiki, "Kalau terjadi kesalahan input, ini kan terjadi di Situng. Nah koreksi itu bisa dilakukan ketika rekapitulasi di Kecamatan," kata Ketua KPU, Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 29 April 2019.
Arief mengatakan kesalahan input Situng tak hanya terjadi di Pilpres, namun bisa juga ditemukan di Pileg. Oleh karena itu, Arief meminta peserta pemilu maupun masyarakat yang menemukan kesalahan itu untuk ikut memantau proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap jenjang. Hal ini agar memberikan ruang adanya koreksi apabila ditemukan kesalahan.
Arief menegaskan, Situng tidak digunakan untuk menentukan calon terpilih. Calon terpilih pada Pemilu 2019 tetap ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari formulir C1 yang dilakukan secara manual dan berjenjang, mulai dari tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional.
"Situng kan tidak jadi bahan yang digunakan untuk penetapan. Situng ini menjadi alat bantu memberikan informasi dengan cepat. Bagian dari penyediaan informasi yang terbuka, transparan kepada publik," tegas Arief.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
"Jadi ada beberapa yang kami temukan, yang pertama ada suara dari 01 itu di dalam Situng tersebut itu berbeda dengan scan TPS C1 yang sebagai lampiran," kata pengacara ACTA, Hanfi Fajri di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Selasa, 30 April 2019.
Selain kesalahan memasukkan data, Hanfi mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan dalam hasil pindai formulir C1. Sejumlah formulir C1 ditemukan dalam keadaan dicoret-coret.
Selain itu, Hanfi mengatakan ada pula formulir C1 yang memiliku jumlah pemilih melampaui ketentuan seharusnya. KPU membatasi jumlah pemilih di setiap TPS maksimal 300 pemilih.
Dia mengaku sudah melaporkan kesalahan-kesalahan ini kepada KPU, namun tak ada tindak lanjut. Mereka menuding KPU melanggar ketentuan Pasal 532 juncto Pasal 535 juncto Pasal 536 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
"532 itu bunyinya adalah menghilangkan hasil dari perolehan suara yang mengurangi salah satu paslon dan menambah salah satu paslon, yang mana di sini yang dirugikan itu adalah paslon nomor 02 (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno)," kata Hanfi.
Dia berharap Bawaslu menangani serius laporan ini dan berani bertindak tegas kepada Komisioner KPU. "Kita ingin komisioner ini ya, kalau sudah tidak mampu untuk menjalankan tugasnya ya lebih baik mundur. Jangan dipaksakan," katanya.
Sejumlah kesalahan dalam memasukkan data ke Situng milik KPU menjadi sorotan. Walaupun, KPU menegaskan kesalahan itu sejatinya bisa diperbaiki, "Kalau terjadi kesalahan input, ini kan terjadi di Situng. Nah koreksi itu bisa dilakukan ketika rekapitulasi di Kecamatan," kata Ketua KPU, Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 29 April 2019.
Arief mengatakan kesalahan input Situng tak hanya terjadi di Pilpres, namun bisa juga ditemukan di Pileg. Oleh karena itu, Arief meminta peserta pemilu maupun masyarakat yang menemukan kesalahan itu untuk ikut memantau proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap jenjang. Hal ini agar memberikan ruang adanya koreksi apabila ditemukan kesalahan.
Arief menegaskan, Situng tidak digunakan untuk menentukan calon terpilih. Calon terpilih pada Pemilu 2019 tetap ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari formulir C1 yang dilakukan secara manual dan berjenjang, mulai dari tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional.
"Situng kan tidak jadi bahan yang digunakan untuk penetapan. Situng ini menjadi alat bantu memberikan informasi dengan cepat. Bagian dari penyediaan informasi yang terbuka, transparan kepada publik," tegas Arief.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
