Gerindra Sarankan Demokrat Hengkang dari Koalisi
Ilustrasi - Medcom.id.
Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta Partai Demokrat keluar dari koalisi partai pendukung calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Arief menilai Demokrat setengah hati di barisan Koalisi Adil dan Makmur.
"Demokrat sebaiknya keluar saja dari koalisi adil makmur. Jangan elitnya dan ketum (Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono) kayak serangga undur-undur ya, mau mundur dari koalisi saja pakai mencla-mencle segala," kata Arief kepada wartawan, Jumat, 10 Mei 2019.
Menurut Arief, keberadaan Demokrat di koalisi sama sekali tak mendongkrak elektabilitas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Arief menilai keberadaan Demokrat justru menggerus suara pasangan calon nomor urut 02 itu di Pilpres 2019.
Arief menduga sikap setengah hati Demokrat didasari belum adanya jaminan hukum dari Presiden Joko Widodo terhadap keluarga SBY yang ia sebut banyak terlibat kasus korupsi. "Kayak kasus korupsi proyek Hambalang," tegasnya.
Arief meyakini Jokowi tak akan ikut campur soal kasus korupsi yang terjadi. Termasuk, rasuah yang diduga menyeret orang-orang dekat SBY. "Saya yakin kang mas Joko Widodo tidak akan pernah menjamin kalau keluarga SBY engga akan diproses hukum KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," tambahnya.
Menurut Arief, bila sikap plin-plan Demokrat terus berlanjut, partai besutan SBY itu tak akan punya mitra koalisi ke depannya. Ia juga yakin Demkorat tak akan diterima koalisi Joko Widodo.
"Kita ajak koalisi cuma kita kasihan saja waktu itu. Sebab enggak bisa ikut Pemilu 2024 kalau enggak ada yang mau koalisi," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
"Demokrat sebaiknya keluar saja dari koalisi adil makmur. Jangan elitnya dan ketum (Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono) kayak serangga undur-undur ya, mau mundur dari koalisi saja pakai mencla-mencle segala," kata Arief kepada wartawan, Jumat, 10 Mei 2019.
Menurut Arief, keberadaan Demokrat di koalisi sama sekali tak mendongkrak elektabilitas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Arief menilai keberadaan Demokrat justru menggerus suara pasangan calon nomor urut 02 itu di Pilpres 2019.
Arief menduga sikap setengah hati Demokrat didasari belum adanya jaminan hukum dari Presiden Joko Widodo terhadap keluarga SBY yang ia sebut banyak terlibat kasus korupsi. "Kayak kasus korupsi proyek Hambalang," tegasnya.
Arief meyakini Jokowi tak akan ikut campur soal kasus korupsi yang terjadi. Termasuk, rasuah yang diduga menyeret orang-orang dekat SBY. "Saya yakin kang mas Joko Widodo tidak akan pernah menjamin kalau keluarga SBY engga akan diproses hukum KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," tambahnya.
Menurut Arief, bila sikap plin-plan Demokrat terus berlanjut, partai besutan SBY itu tak akan punya mitra koalisi ke depannya. Ia juga yakin Demkorat tak akan diterima koalisi Joko Widodo.
"Kita ajak koalisi cuma kita kasihan saja waktu itu. Sebab enggak bisa ikut Pemilu 2024 kalau enggak ada yang mau koalisi," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
