Jakarta: Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalankan tugas pengawasan pemilu dengan baik. Ini disampaikan Wapres menyusul adanya kabar penjabat kepala daerah dan kepala desa yang menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

"Saya minta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalankan tugasnya dengan baik," kata Wapres dalam keterangan pers kepada wartawan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin, 20 November 2023.

Wapres menyampaikan aturannya sudah jelas bahwa TNI/Polri dan aparatur sipil negara (ASN) harus netral. Presiden Joko Widodo, kata Wapres, sudah memerintahkan para penjabat (Pj) kepala daerah untuk netral.

"Kalau badan pengawasnya itu tidak berani mengambil langkah, ya tentu ini saya kira tidak efektif itu pengawasannya," jelasnya.
 

Baca juga: Wapres Ma'ruf: Jadikan Produk Halal Komoditas Utama Global

Wapres mengatakan Bawaslu harus melakukan pengawasan dengan ketat. Setiap aduan yang masuk juga harus diproses. Wapres mengajak masyarakat menjadi pengawas dan melaporkan manakala menemukan dugaan pelanggaran pemilu.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan sudah ada dua laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas penjabat kepala daerah, yakni Pj. Bupati Sorong dan penjabat bupati di wilayah Nusa Tenggara Barat.

"Yang satu sudah diteruskan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), 3 minggu atau sebulan lalu, sudah lama kejadiannya, Pj. di Lombok, kalau enggak salah bupati di daerah NTB," kata Bagja.

Bagja mengatakan bahwa pada dasarnya Bawaslu bertugas menyampaikan ada tidaknya pelanggaran dalam masa kampanye. Sebab, saat ini belum memasuki masa kampanye.

"Eksekusinya (sanksi) di Komisi Aparatur Sipil Negara dan Menteri PANRB juga Badan Kepegawaian Negara. Kami hanya menyatakan ini dugaan melanggar, case-nya begini, tolong ditindaklanjuti," jelas Bagja.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AGA))