Jakarta: Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diyakini bakal jujur dan adil tanpa penyalahgunaan kekuasaan. Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menyoroti salah satu aspek penyalahgunaan kekuasaan, yakni penggunaan jabatan publik untuk kepentingan elektoral.

"Tindakan ini jelas merupakan pelanggaran etika dan hukum, sehingga tidak bisa dan tidak boleh dibiarkan," ujar Gufron dalam keterangan tertulis, Sabtu, 25 November 2023.

Hal tersebut diungkap Gufron merespons kehadiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam acara APDESI pada Kamis, 23 November 2023. Dalam agenda tersebut, Gufron menduga Prabowo menggunakan kesempatan untuk meraup dukungan.

"Dalam konteks kehadiran dan pidato Prabowo Subianto di acara APDESI, ada indikasi kuat mengarah pada pelanggaran," kata dia.
 

Baca: Intelijen Kejagung Pantau Penggunaan Dana Kampanye Pemilu 2024

Gufron mengatakan dugaan muncul terkait pernyataan Prabowo soal harapannya agar para perangkat desa tak melupakan dirinya. Menurut Gufron, pernyataan itu tak bisa dimaknai selain permintaan dukungan.

Gufron mengatakan pola yang sama pernah dilakukan Prabowo pada peresmian sumur bor di Desa Suro, Jawa Tengah, pada 29 Oktober 2023. Gufron menuding Prabowo meminta dukungan melalui pernyataan ambigu, yakni soal harapan di dalam hati.

Menurut Gufron, perlu langkah tegas dari pemerintah. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan berjalannya pemilu yang jurdil. 

"Hal ini harus dilakukan untuk menjamin dan memastikan penyelenggaraan pemilu yang akan datang berjalan demokratis yang menjamin dan menjunjung tinggi prinsip jujur, adil dan bebas," kata Gufron.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))