Jakarta: Cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diibaratkan sebagai gempa bagi demokrasi Indonesia. Seluruh pihak diajak waspada agar hal itu tidak menimbulkan kerusakan demokrasi yang semakin parah.

"Kita khawatir bukan cuma (Jokowi) turun gunung tapi gempa-gempa susulan lain dan yang mengerikan adanya tsunami demokrasi," kata Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LPE3S) Fahmi Wibawa dalam diskusi virtual, Minggu, 28 Januari 2024.

Fahmi mengatakan pernyataan Jokowi Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur beberapa hari lalu terasa seperti gempa demokrasi yang dahsyat. Jokowi menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak.
 

Baca: Terang-terangan Berpihak, Presiden Disebut Menunjukkan Kedangkalan Berpolitik

"Presiden yang semestinya menjadi penjaga muruah demokrasi terindikasi turun gunung berkampanye pada salah satu pasangan calon," papar dia.

Fahmi khawatir gempa demokrasi yang kadung terjadi hanya gejala awal. Gempa susulan yang berpotensi muncul adalah pergerakan bawahan Jokowi yang kian masif.

"Karena menteri-menteri tentu mendapat lampu hijau untuk berkampanye. Demikian halnya para kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota yang sebagian besar pejabat sementara yang ditetapkan presiden," ujar dia.

Menurut Fahmi, muruah demokrasi yang tepat ialah senantiasa menjunjung partisipasi masyarakat. Bukan justru menjadi demokrasi manipulatif.

"Yang menjebak kita dalam kesesatan berpikir yang membahayakan masa depan bangsa," jelas dia.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))