Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut ada beberapa petahana yang tidak menerima kekalahannya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Mereka kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menilai petahana yang kalah mencari cara agar dapat merebut kemenangan dari lawannya dalam sidang sengketa. Salah satunya, mereka menuding ada pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). 

"Ini kan yang menarik ada petahana kalah dan setelah cek dokumen, tidak ada selisih suara (dengan lawannya). Yang diajukan (dalam sidang sengketa) pelanggaran dugaan TSM," ujar Hasyim dalam diskusi virtual, Kamis, 7 Januari 2020.

Baca: 25 Permohonan Sengketa Pilkada Penuhi Syarat Ambang Batas

Menurut dia, pelanggaran TSM sejatinya justru kerap dilakukan oleh calon petahana. Mereka punya potensi untuk mengggunakan kewenangan dan jabatannya untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya.

"Tampaknya incumbent kerepotan membuktikan selisih suara," jelas Hasyim.

Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Ihsan Maulana mencatat dari 136 permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilkada, hanya 25 yang memenuhi ambang batas suara. Hal ini menjadi salah satu syarat mengajukan gugatan sengketa pilkada ke MK.
 
Permohonan yang lolos ambang batas terdiri dari dua permohonan tingkat pemilihan gubernur (pilgub), 22 permohonan tingkat pemilihan bupati (pilbup), dan satu daerah pemilihan wali kota (pilwali). Namun, MK dinilai belum tentu menolak 111 permohonan yang tidak memenuhi ambang batas suara.

"MK akan periksa pokok permohonannya. Nah hal ini masih terbuka ruang dipertimbangkan oleh MK," jelas Ihsan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((OGI))