Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didorong konsisten berjuang di Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga, dapat memperjuangkan ambang batas masuk parlemen secara konstitusional.

"Menyiapkan dokumen, bukti dan data yang dimiliki PPP layak diapresiasi. Upaya itu bermanfaat bagi PPP dan lebih-lebih bagi MK dalam menjaga marwahnya," kata Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Sholeh Basyari dalam keterangannya, Jumat, 12 April 2024.

Menurut Sholeh, Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Mardiono sudah melakukan langkah yang tepat menggunakan jalur resmi lewat MK. Sejumlah dokumen, bukti, dan data-data terkait perolehan suara mesti didorong untuk memastikan PPP mencapai ambang batas parlemen.

Di sisi lain, dia meminta Mardiono tak bermain mata di proses sidang MK. Jajaran PPP mesti fokus pada bukti dan fakta yang ada. Terlebih, sambungnya, salah satu hakim konstitusi kini dijabat oleh Arsul Sani, mantan petinggi PPP.

"MK tengah berusaha sangat serius meneguhkan kembali dirinya sebagai lembaga peradilan paling bergengsi di republik ini. Desas desus, isu, soal garansi ini itu tak boleh terjadi," ujar Sholeh.
 

Baca juga: Pascapemilu 2024, Lebaran Jadi Momen Terbaik untuk Kembali Bersatu

MK, kata dia, berusaha sangat serius meneguhkan kembali dirinya sebagai lembaga peradilan. Jangan sampai, memori publik tentang Anwar Usman muncul kembali.

"MK idealnya steril dari figur-figur semacam ini," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((END))