Jakarta:
PDI Perjuangan dinilai belum serius menggolkan hak angket kecurangan
Pemilu 2024. Ada beberapa alasan partai berlogo banteng moncong putih belum getol mewujudkan wacana hak angket tersebut.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyampaikan alasan pertama yaitu masih menghitung untung rugi hak angket. Menurut dia, partai penguasan Pemilu 2019 itu enggan mengambil pilihan yang salah soal hak angket.
"Kalkulasi itu akan dijadikan PDI Perjuangan sebagai dasar untuk bersikap dan bertindak. Bagi PDI Perjuangan, sekali memajukan hak angket harus dilakukan hingga tuntas," kata Jamaluddin kepada
Medcom.id, Rabu, 6 Maret 2024.
PDIP juga dipandang belum yakin soliditas partai politik (
parpol) yang akan melakukan hak angket. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu sedang berhitung berapa kekuatan parpol yang kemungkinan solid mendukung hak angket.
"Karena itu, sikap tegas PDIP akan sangat bergantung pada kejelasan sikap PKB, PKS, PPP, dan NasDem. Kalau empat partai ini dinilai tidak akan balik badan, ada peluang PDIP akan menunjukkan sikap tegasnya," ujar Jamiluddin.
Sebelumnya, Anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima meminta pimpinan DPR untuk serius menyikapi usulan hak angket pada rapat paripurna. Hal ini guna menjaga kualitas pemilu yang belakangan ramai soal dugaan kecurangan.
"Kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hak-hak yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada muruahnya dalam pelaksanaan pemilu hari ini. Walaupun tanda-tandanya sudah keliatan sejak awal," ucap Aria di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id((ABK))