Kerja KPPS Rampung, Honor Belum Dibayar
Ketua KPPS 44 Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Darmanto. Medcom.id-Ahmad Mustaqim
Sleman: Honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum dibayar. Padahal, proses pemungutan suara dan rekapitulasi di tingkat TPS sudah bubar sejak kemarin.
Ketua KPPS 44 Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Darmanto mengatakan belum ada kepastian kapan honor KPPS akan dibayarkan KPU. Meskipun, biaya untuk operasional pemilihan umum, seperti untuk penyiapan TPS, alat tulis kantor (ATK) hingga konsumsi sudah dibayarkan sebelum 17 April 2019.
Adapun rincian biaya operasional yang sudah dibayarkan yakni ATK sekitar Rp250 ribu, konsumsi dan makan sekitar Rp1 juta, hingga penyiapan TPS sekitar Rp750 ribu. "Sampai bimtek (bimbingan teknis) terakhir memang tak ada kejelasan kapan (honor) dibayar kan, h+ berapa atau h - berapa. Kita menunggu informasi lebih lanjut dari KPU," kata Darmanto ditemui Medcom.id di kawasan Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Jumat, 19 April 2019.
Di satu KPPS, terdapat sebanyak sembilan orang. Sembilan orang itu terdiri dari tujuh petugas KPPS dan dua sisanya merupakan pelindung masyarakat atau Linmas. Adapun honor untuk ketua KPPS Rp550 ribu, anggota Rp500 ribu, dan Linmas Rp400 ribu.
"Harusnya begitu (kerja KPPS) selesai honor diterimakan. Istilahnya sebelum keringat kering. Sebaiknya bekerja seperti itu," kata dia.
Ia menilai, ada sejumlah informasi yang tak lengkap di dalam masalah pembayaran honor. Sebab, kata dia, ada informasi bagi KPPS berstatus PNS harus menyerahkan data NIK, jabatan, hingga pangkat.
Meskipun, syarat KPPS untuk bisa menerima honor itu tak disinggung saat petugas dikumpulkan mengikuti bimbingan teknis sebelum pemilu. Menurut Darmanto, informasi proses dan prosedur pencairan honor KPPS semestinya sudah sekaligus disampaikan di forum itu.
"Ini persoalan profesionalisme kerja dari KPU lalu. Selain pofesionalitas, ada masalah transparansi dan akuntabilitas menurut saya tak terpenuhi oleh kinerja KPU Sleman," ungkapnya.
Ia mengatakan KPPS sudah bekerja keras lebih dari 24 jam untuk menyelesaikan pemungutan suara hingga rekapitulasi. Hal itu belum ditambah persiapan pembuatan TPS di Balecatur yang sudah dilakukan sejak akhir pekan lalu.
Ia sempat menyinggung informasi soal pembayaran honor KPPS saa Pilkada serentak 2018. Ketua KPU Arif Budiman, lanjutnya, saat ini mengatakan honor KPPS diterimakan sebelum hari pencoblosan.
"Ini, sudah gak jelas kapan, terlambat. Belum dibayar, sebenarnya tak bermasalah. Dengan temen2 di lapangan ini mencederai prinsip demokrasi. Di tengah partisipasi masyarakat tinggi, dana ada dan sudah dianggarkan tapi honor KPPS belum dibayarkan," kata dia.
Darmanto menambahkan, ada sebanyak 58 KPPS di Balecatur. Jika per KPPS terdiri sembilan orang, ada 522 petugas yang honornya belum dibayar.
Ketua KPPS 105 Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Agus Priyono juga menyatakan hal serupa. Petugas KPPS sudah menunggu informasi pembayaran honor.
"Padahal badannya sudah capek semua. Kerja hampir 24 jam, dari pagi sampai pagi. Pulang subuh saya kemarin," ujarnya.
Di tengah informasi dari KPU belum jelas, ia berharap akan segera ada tindak lanjut atas situasi ini.
"Harapannya segera ditindaklanjuti diproses supaya semua enak. Hak dan kewajiban terpenuhi semua," ucapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi mengaku ada keterlambatan pembayaran honot terhadap KPPS di Sleman. Ia mengatakan sudah menyiapkan keperluan pencairan honor KPPS itu sejak sebulan lalu.
Ia mengatakan proses kelengkapan berkas sebagai syarat pencairan honor KPPS baru selesai kemarin. Proses pencairan honor itu kemudian terbentur dengan hari libur panjang.
"Prinsipnya kami tak menunda-nunda. Dana itu ada. Meskanisme birokrasi proses pencairan keuangan belum memungkinkan," ujarnya.
Ia mengatakan sudah mengonfirmasi ke sekretariat KPU, bahwa hari Senin, 22 April 2019, baru akan mengurus ke kantor wilayah Kementerian Keuangan. Dari sana, nanti akan dikeluarkan surat pencairan keuangan lewat BPD DIY.
"Nanti BPD DIY akan transfer ke sekretariat PPK se Kabupaten Sleman. Kita mohon permakluman sehingga kita memang ada kendala," tuturnya.
Ia mengaku juga sudah berkoordinasi dengan paguyuban dukuh agar menginformasikan sejumlah kendala. Ia berharap awal pekan depan dana honor KPPS bisa cair.
Sebagai gambaran, ada sebagai 3392 TPS di Kabupaten Sleman. Setiap TPS terdapat 7 petugas KPPS dan 2 petugas Linmas. Artinya, ada 30.528 yang belum menerima haknya
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ALB))
Ketua KPPS 44 Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Darmanto mengatakan belum ada kepastian kapan honor KPPS akan dibayarkan KPU. Meskipun, biaya untuk operasional pemilihan umum, seperti untuk penyiapan TPS, alat tulis kantor (ATK) hingga konsumsi sudah dibayarkan sebelum 17 April 2019.
Adapun rincian biaya operasional yang sudah dibayarkan yakni ATK sekitar Rp250 ribu, konsumsi dan makan sekitar Rp1 juta, hingga penyiapan TPS sekitar Rp750 ribu. "Sampai bimtek (bimbingan teknis) terakhir memang tak ada kejelasan kapan (honor) dibayar kan, h+ berapa atau h - berapa. Kita menunggu informasi lebih lanjut dari KPU," kata Darmanto ditemui Medcom.id di kawasan Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Jumat, 19 April 2019.
Di satu KPPS, terdapat sebanyak sembilan orang. Sembilan orang itu terdiri dari tujuh petugas KPPS dan dua sisanya merupakan pelindung masyarakat atau Linmas. Adapun honor untuk ketua KPPS Rp550 ribu, anggota Rp500 ribu, dan Linmas Rp400 ribu.
"Harusnya begitu (kerja KPPS) selesai honor diterimakan. Istilahnya sebelum keringat kering. Sebaiknya bekerja seperti itu," kata dia.
Ia menilai, ada sejumlah informasi yang tak lengkap di dalam masalah pembayaran honor. Sebab, kata dia, ada informasi bagi KPPS berstatus PNS harus menyerahkan data NIK, jabatan, hingga pangkat.
Meskipun, syarat KPPS untuk bisa menerima honor itu tak disinggung saat petugas dikumpulkan mengikuti bimbingan teknis sebelum pemilu. Menurut Darmanto, informasi proses dan prosedur pencairan honor KPPS semestinya sudah sekaligus disampaikan di forum itu.
"Ini persoalan profesionalisme kerja dari KPU lalu. Selain pofesionalitas, ada masalah transparansi dan akuntabilitas menurut saya tak terpenuhi oleh kinerja KPU Sleman," ungkapnya.
Ia mengatakan KPPS sudah bekerja keras lebih dari 24 jam untuk menyelesaikan pemungutan suara hingga rekapitulasi. Hal itu belum ditambah persiapan pembuatan TPS di Balecatur yang sudah dilakukan sejak akhir pekan lalu.
Ia sempat menyinggung informasi soal pembayaran honor KPPS saa Pilkada serentak 2018. Ketua KPU Arif Budiman, lanjutnya, saat ini mengatakan honor KPPS diterimakan sebelum hari pencoblosan.
"Ini, sudah gak jelas kapan, terlambat. Belum dibayar, sebenarnya tak bermasalah. Dengan temen2 di lapangan ini mencederai prinsip demokrasi. Di tengah partisipasi masyarakat tinggi, dana ada dan sudah dianggarkan tapi honor KPPS belum dibayarkan," kata dia.
Darmanto menambahkan, ada sebanyak 58 KPPS di Balecatur. Jika per KPPS terdiri sembilan orang, ada 522 petugas yang honornya belum dibayar.
Ketua KPPS 105 Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Agus Priyono juga menyatakan hal serupa. Petugas KPPS sudah menunggu informasi pembayaran honor.
"Padahal badannya sudah capek semua. Kerja hampir 24 jam, dari pagi sampai pagi. Pulang subuh saya kemarin," ujarnya.
Di tengah informasi dari KPU belum jelas, ia berharap akan segera ada tindak lanjut atas situasi ini.
"Harapannya segera ditindaklanjuti diproses supaya semua enak. Hak dan kewajiban terpenuhi semua," ucapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi mengaku ada keterlambatan pembayaran honot terhadap KPPS di Sleman. Ia mengatakan sudah menyiapkan keperluan pencairan honor KPPS itu sejak sebulan lalu.
Ia mengatakan proses kelengkapan berkas sebagai syarat pencairan honor KPPS baru selesai kemarin. Proses pencairan honor itu kemudian terbentur dengan hari libur panjang.
"Prinsipnya kami tak menunda-nunda. Dana itu ada. Meskanisme birokrasi proses pencairan keuangan belum memungkinkan," ujarnya.
Ia mengatakan sudah mengonfirmasi ke sekretariat KPU, bahwa hari Senin, 22 April 2019, baru akan mengurus ke kantor wilayah Kementerian Keuangan. Dari sana, nanti akan dikeluarkan surat pencairan keuangan lewat BPD DIY.
"Nanti BPD DIY akan transfer ke sekretariat PPK se Kabupaten Sleman. Kita mohon permakluman sehingga kita memang ada kendala," tuturnya.
Ia mengaku juga sudah berkoordinasi dengan paguyuban dukuh agar menginformasikan sejumlah kendala. Ia berharap awal pekan depan dana honor KPPS bisa cair.
Sebagai gambaran, ada sebagai 3392 TPS di Kabupaten Sleman. Setiap TPS terdapat 7 petugas KPPS dan 2 petugas Linmas. Artinya, ada 30.528 yang belum menerima haknya
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ALB))
BERITA TERKAIT
