Jakarta: Tim Hukum Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menyampaikan petitum atau tuntutan pada sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa, 26 Maret 2024.

Terdapat sembilan petitum yang diminta oleh kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Salah satu tuntutannya adalah meminta kepada majelis hakim konstitusi agar hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dibatalkan.

Poin-poin petitum ini dibacakan kuasa hukum pemohon, Bambang Widjojanto.  Sembilan petitum itu terbagi dua versi.

Poin yang membedakan di versi petitum kedua ialah KPU sebagai pihak termohon melakukan pemilihan ulang dan mendiskulifikasi pasangan Prabowo-Gibran. Atau, KPU hanya mendiskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden dan meminta pemilihan ulang yang bisa juga diikuti Prabowo sebagai calon presiden dengan mengganti calon wakil presidennya.

Berikut sembilan petitum Anies dan Muhaimin kepada MK:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 yang ditetapkan pada Rabu, 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang diktum kesatu;
3. Menyatakan diskualifikasi paslon nomor urut 2 atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan KPU RI Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2023 bertanggal 13 November 2023 dan Keputusan KPU RI Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2023 bertanggal 14 November 2023, sepanjang berkaitan dengan penetapan paslon peserta dan penetapan nomor urut 02 atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka;
5. Memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilhan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanpa mengikutsertakan Paslon nomor urut 02;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Presiden untuk bertindak netral dan tidak memobilisir aparatur negara, serta tidak menggunakan APBN sebagai alat untuk menguntungkan salah satu paslon dalam pemungutan suara ulang;
8. Memerintahkan kepada Polri beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden secara netral dan profesional;
9. Memerintahkan kepada TNI beserta jajarannya, untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan kewenangannya.

 

Baca juga:  Jadwal dan Agenda Sidang Sengketa Hasil Pilpres di MK Hari Ini

Pada petitum versi kedua, hanya ada perbedaan di poin tiga dan lima yaitu menjadi:

3. Menyatakan diskualifikasi calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan diikuti juga oleh calon presiden nomor urut 2 H Prabowo Subianto dengan terlebih dahulu mengganti calon wakil presiden.

 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((RUL))