Pemilu 2024, KPU DKI Targetkan Zero Pemungutan Suara Ulang
Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata. (Branda Antara)
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menargetkan zero atau tanpa pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilu 2024.
"Kita punya target zero PSU ya. Zero PSU itu tidak ada pemungutan suara ulang di Pemilu 2024," ungkap Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Jakarta, Kamis, 21 Desember 2023.
Meskipun menetapkan target zero PSU, pihaknya tidak menutup kemungkinan adanya potensi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di lapangan.
"Tapi memang tidak bisa dipungkiri di lapangan, bisa jadi ada hal-hal yang memang di luar kendali kami ya. Entah itu persoalan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) atau ada hal lain yang memenuhi syarat PSU," ujar Wahyu.
Wahyu menegaskan jika situasi di lapangan mewajibkan untuk dilakukannya PSU, maka PSU akan dilakukan. "Kalaupun ada (PSU), ya kita jalankan. Kalaupun tidak ada, ya berarti teman-teman sukses dalam hal pemahaman materi dan aspek kinerja lainnya," kata Wahyu.
Wahyu mengatakan PSU di DKI Jakarta pada pemilu sebelumnya pernah dilakukan. Namun dia belum dapat memerinci jumlah PSU yang pernah dilakukan, khususnya pada Pemilu 2019.
"Setahu saya ada beberapa kota yang ada pemungutan suara ulang di pemilu sebelumnya," ungkap dia.
Wahyu menegaskan bahwa rekomendasi diadakannya PSU berasal dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jika memang PSU harus dilaksanakan, kata Wahyu, maka pihaknya kita laksanakan.
"Karena ini kan proses rekomendasi dari Bawaslu, dari petugas TPS, baru nanti kita laksanakan pemungutan suara ulang," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
"Kita punya target zero PSU ya. Zero PSU itu tidak ada pemungutan suara ulang di Pemilu 2024," ungkap Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Jakarta, Kamis, 21 Desember 2023.
Meskipun menetapkan target zero PSU, pihaknya tidak menutup kemungkinan adanya potensi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di lapangan.
"Tapi memang tidak bisa dipungkiri di lapangan, bisa jadi ada hal-hal yang memang di luar kendali kami ya. Entah itu persoalan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) atau ada hal lain yang memenuhi syarat PSU," ujar Wahyu.
Wahyu menegaskan jika situasi di lapangan mewajibkan untuk dilakukannya PSU, maka PSU akan dilakukan. "Kalaupun ada (PSU), ya kita jalankan. Kalaupun tidak ada, ya berarti teman-teman sukses dalam hal pemahaman materi dan aspek kinerja lainnya," kata Wahyu.
| Baca: KPU Kudus Berdayakan Difabel untuk Sortir dan Lipat Surat Suara |
Wahyu mengatakan PSU di DKI Jakarta pada pemilu sebelumnya pernah dilakukan. Namun dia belum dapat memerinci jumlah PSU yang pernah dilakukan, khususnya pada Pemilu 2019.
"Setahu saya ada beberapa kota yang ada pemungutan suara ulang di pemilu sebelumnya," ungkap dia.
Wahyu menegaskan bahwa rekomendasi diadakannya PSU berasal dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jika memang PSU harus dilaksanakan, kata Wahyu, maka pihaknya kita laksanakan.
"Karena ini kan proses rekomendasi dari Bawaslu, dari petugas TPS, baru nanti kita laksanakan pemungutan suara ulang," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
BERITA TERKAIT
