Komisioner Bawaslu Kota Makassar Zulfikarnain usai menyerahkan berkas perkara ke Polrestabes Makassar. Senin 27 Mei 2019. Medcom.id/Muhammad Syawaluddin
Komisioner Bawaslu Kota Makassar Zulfikarnain usai menyerahkan berkas perkara ke Polrestabes Makassar. Senin 27 Mei 2019. Medcom.id/Muhammad Syawaluddin

Caleg PPP Makassar Tersangka Politik Uang

Pemilu politik uang pelanggaran kampanye pileg pemilu serentak 2019
Muhammad Syawaluddin • 27 Mei 2019 17:19
Makassar: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar menyatakan calon legislatif (caleg) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Busranuddin Baso Tika melanggar aturan politik uang pada Pemilu 2019. Berkas bukti penyelidikan yang dikumpulkan Sentra Gakkumdu dilanjutkan kepolisian untuk segera dilayangkan ke pengadilan.
 
"Dengan naiknya ke tahap sidik itu sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Komisioner Bawaslu Kota Makassar, Zulfikarnain, saat ditemui usai menyerahkan berkas perkara ke Polrestabes Makassar untuk ditindaklanjuti, Senin 27 Mei 2019.
 
Busranuddin Baso Tika dianggap melanggar pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Pemilu terkait politik uang di masa kampanye. Dia terancam hukuman dua tahun penjara dan denda Rp24 juta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Busranuddin terlibat dalam kasus politik uang saat pemilihan umum serentak berlangsung. Modus yang digunakan dengan memanggil masyarakat atau warga ke rumahnya dan diberi sejumlah uang agar memilihnya di Pemilu 2019.
 
Bahkan, masyarakat yang menerima uang Busranuddin dalam prakteknya disumpah dengan ayat suci Alquran. Video itu tersebar di berbagai media sosial jelang pemilu berlangsung. "Kami menyerahkan berkas dan barang bukti berupa video dan barang bukti lainnya," katanya lagi.
 
Tersangka juga disebutnya tidak kooperatif saat proses pemeriksaan Bawaslu Makassar.
 
Kanit 1 Tindak Pidana Umum AKP Abdul Rahim mengatakan, pihaknya akan langsung menindaklanjuti pelengkapan berkas perkara setelah menerima dokumen dan barang bukti dari Bawaslu. Berkas akan segera dilimpahkan ke kejaksaan.
 
"Setelah ini kita buatkan administrasi nya, yakni laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sebelumnya sudah diambil klarifikasi oleh pihak Bawaslu," jelasnya.
 
Dalam jangka waktu 14 hari ke depan penyidik akan memaksimalkan untuk merampungkan berkas perkara. Caleg yang melanggar aturan demokrasi tersebut diharapkan segera bisa diproses 14 hari kerja setelah dokumen masuk.
 

 

(SUR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif