Risma Speechless Dicecar Fenomena 'Banjir' Bansos jelang Pemilu 2024
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini/Medcom.id/Dheri
Jakarta: Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak bisa berkata-kata terkait fenomena 'banjir' bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu Serentak 2024. Risma mengaku tidak tahu terkait penyaluran bansos secara keseluruhan.
"Enggak tahu saya (soal banjir bansos)," kata Risma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024.
Risma dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI mendapatkan pertanyaan tajam terkait fenomena tersebut. Pertanyaan di antaranya disampaikan dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis dan Fraksi PDIP My Esti Wijayanti.
Pada intinya, dua anggota Komisi VIII tersebut mempertanyakan penyaluran bansos menjelang Pemilu serentak. Penyaluran itu tergolong aneh karena dilakukan pada waktu yang tidak lazim ketimbang tahun-tahun sebelumnya.
Penyaluran bansos banyak dilakukan pada periode Januari-Februari. Sementara di luar tahun pemilu, penyaluran bansos lumrah dimulai pada Maret.
Menurut Risma, untuk tahun 2024 memang terdapat perintah penyaluran yang dilakukan pada akhir Januari. Namun dari total anggaran bansos Rp497 triliun, pihaknya dari Kementerian Sosial hanya mendapat alokasi sekitar Rp78 triliun untuk sepanjang 2024.
"Jadi kan yang sisanya itu, aku enggak tahu. Aku enggak berhak lah untuk bicara itu. Itu sudah beberapa tahun itu kejadian, terjadi," ucap Risma.
Isu penyaluran bansos menjelang pemilu 2024 menjadi sorotan tajam. Diduga kuat terdapat politisasi bansos sehingga menguntungkan pihak tertentu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DHI))
"Enggak tahu saya (soal banjir bansos)," kata Risma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024.
Risma dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI mendapatkan pertanyaan tajam terkait fenomena tersebut. Pertanyaan di antaranya disampaikan dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis dan Fraksi PDIP My Esti Wijayanti.
| Baca juga: Tak Diajak Presiden, Bahlil Sarankan Risma Bagi-bagi Bansos Sendiri |
Pada intinya, dua anggota Komisi VIII tersebut mempertanyakan penyaluran bansos menjelang Pemilu serentak. Penyaluran itu tergolong aneh karena dilakukan pada waktu yang tidak lazim ketimbang tahun-tahun sebelumnya.
Penyaluran bansos banyak dilakukan pada periode Januari-Februari. Sementara di luar tahun pemilu, penyaluran bansos lumrah dimulai pada Maret.
Menurut Risma, untuk tahun 2024 memang terdapat perintah penyaluran yang dilakukan pada akhir Januari. Namun dari total anggaran bansos Rp497 triliun, pihaknya dari Kementerian Sosial hanya mendapat alokasi sekitar Rp78 triliun untuk sepanjang 2024.
"Jadi kan yang sisanya itu, aku enggak tahu. Aku enggak berhak lah untuk bicara itu. Itu sudah beberapa tahun itu kejadian, terjadi," ucap Risma.
Isu penyaluran bansos menjelang pemilu 2024 menjadi sorotan tajam. Diduga kuat terdapat politisasi bansos sehingga menguntungkan pihak tertentu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DHI))
BERITA TERKAIT
