Jaga Netralitas, ASN di Palangka Raya Dilarang Like Postingan Peserta Pemilu
Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, melarang ASN setempat menyukai postingan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024. Foto: Branda Antara
Palangka Raya: Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat memberikan like atau menyukai postingan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
"Guna memastikan netralitas pada Pemilu 2024, ASN jangan menyukai, membagikan atau berkomentar di akun media sosial peserta atau tim pemenangan pada Pemilu 2024," kata Hera di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu, 26 September 2023.
Ia mengatakan memberikan komentar, menyukai atau memberikan like hingga membagikan kiriman peserta pemilihan umum bisa menjadi salah satu keberpihakan dan ketidaknetralan ASN.
"Pada kondisi demikian, masyarakat bukan hanya menilai ASN tak netral tetapi juga berpihakan salah satu sosok atau partai peserta Pemilu," ujar dia.
Penegasan itu di antaranya merujuk pada UU Nomor 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
Pasal 70 UU Nomor 10/2016, pada ayat (1) secara jelas menyatakan dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, aparatur sipil negara, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa, lurah dan perangkat desa atau sebutan lain atau perangkat kelurahan, katanya.
Kemudian Pasal 71 ayat (1) menyatakan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah, dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
Bagi ASN yang melanggar dan terbukti tidak netral dalam pemilu dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk itu, ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun, tidak memihak pada kepentingan tertentu, maupun kepentingan apa pun.
Menurut dia, ASN yang terseret dalam tataran politik praktis akan menurunkan bahkan sampai menghilangkan kepercayaan publik terhadap birokrasi. “Sikap netral ASN harus perlu dijaga guna memastikan keadilan dan kesetaraan serta kualitas pesta demokrasi terwujud secara baik,” ucap Hera.
Ia juga meminta Inspektorat Kota Palangka Raya turut mengawasi aktivitas ASN guna meminimalkan potensi pelanggaran netralitas saat pemilihan umum.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((NUR))
"Guna memastikan netralitas pada Pemilu 2024, ASN jangan menyukai, membagikan atau berkomentar di akun media sosial peserta atau tim pemenangan pada Pemilu 2024," kata Hera di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu, 26 September 2023.
Ia mengatakan memberikan komentar, menyukai atau memberikan like hingga membagikan kiriman peserta pemilihan umum bisa menjadi salah satu keberpihakan dan ketidaknetralan ASN.
"Pada kondisi demikian, masyarakat bukan hanya menilai ASN tak netral tetapi juga berpihakan salah satu sosok atau partai peserta Pemilu," ujar dia.
Penegasan itu di antaranya merujuk pada UU Nomor 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
| Baca: ASN Kendari Dilarang Like, Share, Comment terkait Pemilu |
Pasal 70 UU Nomor 10/2016, pada ayat (1) secara jelas menyatakan dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, aparatur sipil negara, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa, lurah dan perangkat desa atau sebutan lain atau perangkat kelurahan, katanya.
Kemudian Pasal 71 ayat (1) menyatakan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah, dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
Bagi ASN yang melanggar dan terbukti tidak netral dalam pemilu dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk itu, ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun, tidak memihak pada kepentingan tertentu, maupun kepentingan apa pun.
Menurut dia, ASN yang terseret dalam tataran politik praktis akan menurunkan bahkan sampai menghilangkan kepercayaan publik terhadap birokrasi. “Sikap netral ASN harus perlu dijaga guna memastikan keadilan dan kesetaraan serta kualitas pesta demokrasi terwujud secara baik,” ucap Hera.
Ia juga meminta Inspektorat Kota Palangka Raya turut mengawasi aktivitas ASN guna meminimalkan potensi pelanggaran netralitas saat pemilihan umum.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((NUR))
BERITA TERKAIT
