Parpol di Kota Ambon Diguyur Dana Bantuan Rp732 Juta
Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengucurkan dana Bantuan Keuangan kepada partai politik (parpol) tahun 2023 sebesar Rp732 juta. (ANTARA/ Penina F Mayaut).
Ambon: Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengucurkan dana bantuan keuangan kepada partai politik (parpol) tahun 2023 senilai Rp732 juta.
"Penyaluran bantuan keuangan Parpol dilakukan guna meningkatkan kualitas partai politik dan menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024," kata Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena di Ambon, Selasa, 29 Juni 2023.
Ia mengatakan demi meningkatkan kualitas partai politik dan penyelenggaraan Pilkada serentak, Pemkot Ambon menaikkan bantuan keuangan kepada parpol. Besaran bantuan kepada parpol dari Rp1.500/suara tahun anggaran 2022 menjadi Rp5.000/suara di 2023.
Alasan kenaikan bantuan parpol ini karena 2023 memasuki tahun politik dipastikan parpol memiliki kegiatan yang cukup banyak.
Selain itu kata Bodewin, berdasarkan peraturan perundang-undangan bantuan keuangan parpol sebesar 60 persen digunakan untuk pendidikan politik, meningkatkan peran dan kapasitas parpol, serta untuk operasional.
Ia menjelaskan meskipun jumlah bantuan yang dikucurkan bagi parpol tidak besar, tetapi berguna untuk memotivasi parpol dalam mengembangkan program, membina para kader dan memberikan pendidikan kepada masyarakat.
Dana bantuan parpol kata Bodewin, meski diberikan secara cuma-cuma, tetapi ada persyaratan yang mesti dipenuhi yakni kelengkapan administrasi yang dapat membantu proses pengucuran dapat dilengkapi dengan tujuan agar dapat dipertanggungjawabkan.
"Yang terpenting harus memiliki kelengkapan administrasi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, karena ada sistem pengawasan dan mekanisme laporan pertanggungjawaban," katanya.
Ia menambahkan suksesnya penyelenggaraan Pemilu bukan hanya bersandar pada integritas dan profesionalisme penyelenggaraan pemilu dan peserta, tetapi harus didukung seluruh pemangku kepentingan, di antaranya Pemerintah Daerah, Lembaga Non-Pemerintah dan masyarakat serta didukung dengan terciptanya stabilitas politik yang kondusif.
"Me???lalui kegiatan dapat tercipta sinergitas pemerintah dan parpol demi keberhasilan program-program pemerintah yang bermuara bagi kesejahteraan masyarakat.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
"Penyaluran bantuan keuangan Parpol dilakukan guna meningkatkan kualitas partai politik dan menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024," kata Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena di Ambon, Selasa, 29 Juni 2023.
Ia mengatakan demi meningkatkan kualitas partai politik dan penyelenggaraan Pilkada serentak, Pemkot Ambon menaikkan bantuan keuangan kepada parpol. Besaran bantuan kepada parpol dari Rp1.500/suara tahun anggaran 2022 menjadi Rp5.000/suara di 2023.
Alasan kenaikan bantuan parpol ini karena 2023 memasuki tahun politik dipastikan parpol memiliki kegiatan yang cukup banyak.
Selain itu kata Bodewin, berdasarkan peraturan perundang-undangan bantuan keuangan parpol sebesar 60 persen digunakan untuk pendidikan politik, meningkatkan peran dan kapasitas parpol, serta untuk operasional.
| Baca: 1.118 APK Tak Beretika di Kota Tangerang Diturunkan |
Ia menjelaskan meskipun jumlah bantuan yang dikucurkan bagi parpol tidak besar, tetapi berguna untuk memotivasi parpol dalam mengembangkan program, membina para kader dan memberikan pendidikan kepada masyarakat.
Dana bantuan parpol kata Bodewin, meski diberikan secara cuma-cuma, tetapi ada persyaratan yang mesti dipenuhi yakni kelengkapan administrasi yang dapat membantu proses pengucuran dapat dilengkapi dengan tujuan agar dapat dipertanggungjawabkan.
"Yang terpenting harus memiliki kelengkapan administrasi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, karena ada sistem pengawasan dan mekanisme laporan pertanggungjawaban," katanya.
Ia menambahkan suksesnya penyelenggaraan Pemilu bukan hanya bersandar pada integritas dan profesionalisme penyelenggaraan pemilu dan peserta, tetapi harus didukung seluruh pemangku kepentingan, di antaranya Pemerintah Daerah, Lembaga Non-Pemerintah dan masyarakat serta didukung dengan terciptanya stabilitas politik yang kondusif.
"Me???lalui kegiatan dapat tercipta sinergitas pemerintah dan parpol demi keberhasilan program-program pemerintah yang bermuara bagi kesejahteraan masyarakat.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
BERITA TERKAIT
