Jakarta: Demokrasi di Indonesia dinilai dipertaruhkan di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sebab, kontestasi lima tahunan dibayangi kompetisi yang tak demokratis dengan adanya pasangan calon yang masih menjabat di pemerintahan.

"Demokrasi Indonesia saat ini sedang dipertaruhkan dengan kualitas pemilu, bila tidak adil, tidak jujur, maka tahun depan mungkin dunia tidak menetapkan (Indonesia) negara yang demokratis," kata Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Jakarta, Sabtu, 6 Januari 2024.

Menurut dia, masyarakat sebagai pemilih mesti memastikan demokrasi tetap hidup di Indonesia. Jangan sampai demokrasi di Indonesia digantikan otokrasi atau kekuasaan absolut dari satu orang.
 

Baca: Leiden is Genieten

"Ini bisa melahirkan kediktatoran, kepemimpinan oligarkis, bisa juga melahirkan fasisme. India saat ini menjadi contoh mengarah ke fasis. Kita tidak ingin electoral di Indonesia saat ini menjadi otokrasi, karena demokrasi akan benar-benar mati," kata Usman.

Di sisi lain, Usman meminta masyarakat memperhatikan Prabowo Subianto sebagai salah satu paslon yang berkompetisi. Menteri Pertahanan itu tidak cuti dan semakin banyak berkegiatan.

Usman menyoroti kondisi tidak cutinya Prabowo. Sebab, ada dugaan kecurangan terkait Pemilu 2024. Misalnya, berkaitan dengan penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan politik.

Usman mencontohkan kegiatan Prabowo di Cilincing dalam rangka bedah rumah. Menurut dia, tak ada urusan Menteri Pertahanan untuk melakukan hal itu.

"Yang paling menonjol adalah abuses of state resources, penyalahgunaan sumber daya negara untuk urusan politik; Bukan cuman Menhan, tapi juga Zulhas, yang menggunakan BLT untuk tujuan politik partisan. BLT dari APBN, pajak rakyat, tapi seoalah disebut dari Jokowi," kata Usman.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))