Caleg PSI 'Bersih-bersih' DPR
Caleg PSI Mikhail Gorbachev Dom bersama caleg PSI lainnya di DPR RI. Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.
Jakarta: Sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambangi kompleks Parlemen, Senayan. Kedatangan mereka membawa misi bersih-bersih DPR RI.
Sebagian besar dari rombongan itu merupakan calon legislatif DPR RI dari PSI. Mereka mengenakan pakai berwarna merah bertuliskan 'bersih-bersih DPR RI'.
"Memang ini buat menunjukkan saja keseriusan kami, ingin bersih-bersih DPR. PSI masuk ke gedung ini nantinya sebagai anggota, sekarang kan kami masih rakyat ya," kata salah satu caleg PSI Mikhail Gorbachev Dom di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Desember 2018.
Rombongan caleg PSI ini meminta DPR lebih transparan dalam mengurus anggaran. Salah satunya, anggaran dan laporan kunjungan kerja pada masa reses dan di luar reses.
Mereka juga meminta informasi rincian biaya yang digunakan selama penyususnan RUU terbuka untuk publik. Mikhail mengaku miris melihat kinerja DPR yang cuma bisa menyelesaikan empat undang-undang selama 2018.
Padahal, kata Mikhail, anggaran kunjungan kerja DPR justru meningkat.
"Jadi, masalah kunjungan kerja itu kita ada yang dibayar dengan cara lumpsum. Sementara, kami merekomendasikan membayarnya sebagai at cost," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
Sebagian besar dari rombongan itu merupakan calon legislatif DPR RI dari PSI. Mereka mengenakan pakai berwarna merah bertuliskan 'bersih-bersih DPR RI'.
"Memang ini buat menunjukkan saja keseriusan kami, ingin bersih-bersih DPR. PSI masuk ke gedung ini nantinya sebagai anggota, sekarang kan kami masih rakyat ya," kata salah satu caleg PSI Mikhail Gorbachev Dom di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Desember 2018.
Rombongan caleg PSI ini meminta DPR lebih transparan dalam mengurus anggaran. Salah satunya, anggaran dan laporan kunjungan kerja pada masa reses dan di luar reses.
Mereka juga meminta informasi rincian biaya yang digunakan selama penyususnan RUU terbuka untuk publik. Mikhail mengaku miris melihat kinerja DPR yang cuma bisa menyelesaikan empat undang-undang selama 2018.
Padahal, kata Mikhail, anggaran kunjungan kerja DPR justru meningkat.
"Jadi, masalah kunjungan kerja itu kita ada yang dibayar dengan cara lumpsum. Sementara, kami merekomendasikan membayarnya sebagai at cost," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
BERITA TERKAIT
