Jakarta: Pemerintah sudah memberikan lampu hijau kepada bengkel-bengkel yang ditunjuk untuk melakukan konversi motor konvensional menjadi motor listrik. Oleh karena itu, Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, berharap aktivitas ini diawasi secara ketat.
"Pendekatan untuk transisi elektrifikasi melalui konversi itu ada resiko. Kita tidak ingin konversi nanti dijalankan semua oleh bengkel-bengkel yang mudahnya ia abai dengan standarisasi," kata dia ditemui di Kemayoran Jakarta.
Menurutnya, ada kemungkinan konversi motor-motor tersebut tidak diterima oleh masyarakat apabila tidak diawasi secara ketat. Bahkan bukan tidak mungkin berbagai hal negatif kemudian hadir di masyarakat.
"Kelonggaran itu akan repot kita semua nanti. Mohon agar semuanya kita terlibat sehingga tidak merugikan konsumen, tidak ada resiko-resiko berarti kedepannya," ucap dia.
Baca Juga:
Eropa Terancam Krisis Air, Industri Otomotif Cemas
Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan meminta bengkel konversi ini dibuatkan standar khusus agar mudah mengawasinya. "Dibuatkan saja standar atau satu bengkel ditunjuk jadi benchmark," kata dia.
Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2023, ditegaskan target penerima bantuan Pemerintah di tahun ini di tahun 2023 adalah sebanyak 50 ribu unit dan tahun depan 150 ribu unit dengan besaran bantuan yang diberikan Rp7 juta per unit untuk motor konversi.
"Bantuan Pemerintah yang diberikan adalah sebesar Rp7 juta per unit sepeda motor yang dikonversi, ini kira-kira setara separuh dari biaya konversi untuk tahun ini, dan kita berharap tahun depan dengan berkembangnya nanti dari sisi pabrikasi penyediaan komponen biaya total dari konversi ini bisa diturunkan," jelas Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana, dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM.
Jakarta: Pemerintah sudah memberikan lampu hijau kepada bengkel-bengkel yang ditunjuk untuk melakukan konversi motor konvensional menjadi motor listrik. Oleh karena itu, Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, berharap aktivitas ini diawasi secara ketat.
"Pendekatan untuk transisi elektrifikasi melalui konversi itu ada resiko. Kita tidak ingin konversi nanti dijalankan semua oleh bengkel-bengkel yang mudahnya ia abai dengan standarisasi," kata dia ditemui di Kemayoran Jakarta.
Menurutnya, ada kemungkinan konversi motor-motor tersebut tidak diterima oleh masyarakat apabila tidak diawasi secara ketat. Bahkan bukan tidak mungkin berbagai hal negatif kemudian hadir di masyarakat.
"Kelonggaran itu akan repot kita semua nanti. Mohon agar semuanya kita terlibat sehingga tidak merugikan konsumen, tidak ada resiko-resiko berarti kedepannya," ucap dia.
Baca Juga:
Eropa Terancam Krisis Air, Industri Otomotif Cemas
Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan meminta bengkel konversi ini dibuatkan standar khusus agar mudah mengawasinya. "Dibuatkan saja standar atau satu bengkel ditunjuk jadi benchmark," kata dia.
Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2023, ditegaskan target penerima bantuan Pemerintah di tahun ini di tahun 2023 adalah sebanyak 50 ribu unit dan tahun depan 150 ribu unit dengan besaran bantuan yang diberikan Rp7 juta per unit untuk motor konversi.
"Bantuan Pemerintah yang diberikan adalah sebesar Rp7 juta per unit sepeda motor yang dikonversi, ini kira-kira setara separuh dari biaya konversi untuk tahun ini, dan kita berharap tahun depan dengan berkembangnya nanti dari sisi pabrikasi penyediaan komponen biaya total dari konversi ini bisa diturunkan," jelas Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana, dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UDA)
