Begini Cara Pemerintah Memasyarakatkan Kendaraan Listrik

Jakarta: Pemerintah terus berusaha mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Mereka melakukan berbagai aktivitas seperti meningkatkan produksi kendaraan listrik, memberikan insentif, hingga melakukan sosialisasi kepada masyarakat.   Untuk hal yang disebutkan terakhir, Kementerian Perindustrian mengklaim juga berusaha meningkatkan awareness masyarakat terhadap kendaraan listrik. Salah satunya dengan menggandeng New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) untuk melaksanakan proyek percontohan The Demonstration Project To Increase Energy Efficiency Through Utilization Of Electric Vehicle And Mobile Battery Sharing.   “Proyek demonstrasi kendaraan listrik hasil kerja sama dengan NEDO Jepang ini bertujuan untuk mengenalkan kendaraan listrik dan teknologi battery sharing, dan tentu saja akan mendorong tumbuhnya pasar sebagai basis pembangunan industri kendaraan listrik di dalam negeri,” kata Plt. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kemenperin, Restu Yuni Widayati, dikutip dari situs resmi Kementerian Perindustrian.   Restu menyampaikan, proyek percontohan ini tidak hanya berupa uji coba kendaraan listrik yang akan dilaksanakan di Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Bali, namun juga dilakukan studi kendaraan listrik oleh Konsorsium Institusi R&D Indonesia yang terdiri dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kemenperin, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Udayana, serta Universitas Indonesia.   Restu menambahkan, proyek kendaraan listrik ini dilakukan melalui beberapa skema seperti penggunaan sepeda motor listrik oleh konsumen langsung (skema B to C), pegawai instansi pemerintah (skema B to B to C), pelaku bisnis (B to B), dan melibatkan sebanyak 300 unit kendaraan roda dua (EV bike), 1.000 unit baterai, 40 unit baterai exchanger station (BEx Station), dan 4 unit kendaraan roda empat (Mikro EV). Salah satu bentuk implementasi skema B to B to C, yaitu kerja sama penggunaan sepeda motor listrik dengan satuan kerja di lingkungan Kemenperin di Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung.     “Pengguna akan merasakan pengalaman baru mengendarai sepeda motor listrik dan teknologi battery sharing yang memungkinkan para pengguna untuk melakukan penukaran baterai secara langsung pada baterai exchanger station tanpa waktu tunggu,” imbuhnya.   Pemerintah belakangan ini juga cukup gencar dalam membangun SPBKLU (Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum). Untuk sekarang ini, baru terdapat 13 unit SPBKLU yang berada di 12 lokasi di Indonesia, dan salah satunya ada di kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Jakarta.