Subsidi BBM Masih Banyak yang Belum Tepat Sasaran

Jakarta: Pemerintah Indonesia segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Subsidi Tepat Sasaran guna memastikan alokasi subsidi energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa hingga 20-30 persen subsidi energi saat ini masih berpotensi dinikmati oleh kelompok yang tidak termasuk kategori masyarakat miskin atau rentan. "Menyangkut dengan subsidi BBM, kemarin dalam rapat terbatas, Presiden Republik Indonesia meminta kita membentuk tim, yang memimpin tim adalah saya sendiri, untuk mengkaji subsidi tepat sasaran. Karena kita tahu subsidi kita sekarang Rp435 triliun di 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi, termasuk Rp83 triliun untuk subsidi LPG," ujar Bahlil dikutip dari situs Kementerian ESDM. Berdasarkan laporan dari PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), subsidi sebesar Rp435 triliun yang dialokasikan pemerintah pada tahun 2024 dinilai masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Menurut Bahlil, pemerintah menilai banyak kelompok yang sebenarnya tidak membutuhkan subsidi namun tetap menikmati manfaatnya. "Dari berbagai laporan yang masuk baik dari PLN, Pertamina maupun BPH Migas ditenggarai subsidi BBM dan listrik itu ada potensi yang tidak tepat sasaran. Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi," kata Bahlil.   Untuk menanggulangi ketidaktepatan penyaluran ini, pemerintah tengah mengkaji beberapa opsi skema penyaluran subsidi yang lebih sesuai sasaran. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menyalurkan subsidi langsung dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan untuk mempertahankan skema subsidi pada produk atau mencampurkan kedua metode tersebut. "Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah, apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kita secara langsung dalam bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat, atau di blending ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat dan ada sebagian yang masih subsidi seperti sekarang," ungkap Bahlil. Presiden Joko Widodo telah memberikan tenggat waktu dua minggu untuk menyelesaikan kajian subsidi ini. "Sesuai perintah Presiden, kita diberi waktu dua minggu. Jadi, dua minggu ini akan kami selesaikan," tegas Bahlil. Subsidi yang disalurkan oleh Kementerian ESDM meliputi subsidi bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), dan subsidi listrik, dengan tujuan utama meringankan beban masyarakat miskin. Namun, Bahlil menyebutkan bahwa sekitar 20-30 persen dari subsidi ini berpotensi dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak, dengan nilai mencapai Rp100 triliun. "Jujur saya katakan kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listri itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun. Kalian gak ingin kan subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, ekonominya belum bagus, kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus," pungkas Bahlil.