Jakarta: Harga kendaraan listrik, khususnya mobil listrik, di Indonesia saat ini masih tergolong sangat mahal karena harga yang ditawarkan masih berada di atas Rp600 jutaan. Kondisi ini tentu membutuhkan uluran tangan pemerintah untuk bisa membantu menekan harga mobil listrik sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat luas.
Direktur Bisnis dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril, mengatakan insentif dari pemerintah untuk bisa memasyarakatkan kendaran listrik sangat berperan penting. Insentif perpajakan maupun bebas bea membuat harga jual mobil listrik di Indonesia makin murah.
"Ketika kendaraan listrik murah, maka bisa ditangkap daya beli masyarakat Indonesia. Insentif yang diberikan pemerintah ke industri mobil konvensional diharapkan juga bisa diterapkan kepada kendaraan listrik sehingga makin terjangkau," ujar Bob melalui keterangan resminya.
Dalam penyediaan infrastruktur mobil listrik, Bob menjelaskan, meski saat ini pengguna mobil listrik masih belum banyak namun dengan ketersediaan infrastruktur makin meyakinkan masyarakat untuk beralih dari mobil konvensional ke mobil listrik.
"Ada jaminan ketersediaan dan rasa aman bagi para pelanggan. Kalau membeli mobil listrik akan terjamin, baik dari charging station maupun tukar baterai," ujar Bob.
Pemerintah Daerah Juga Perlu Aktif Memberikan Insentif
Presiden Direktur Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, menjelaskan insentif dari pemerintah daerah atau pemerintah kota punya dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat agar tergerak beralih ke kendaraan listrik. Insentif yang diberikan bukan kepada faktor fiskal, melainkan berupa kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah setempat kepada masyarakat agar bisa nyaman berkendara dengan mobil listrik.
"Insentif yang dimaksud bukan yang berat-berat seperti faktor fiskal, tetapi misalnya gratis parkir untuk kendaraan listrik. Bisa juga misalnya, bagi para pemilik kendaraan listrik bisa bebas dari biaya tol," ujar Ridzki.
Kebijakan ini memang butuh political will. Beberapa negara yang sudah masif kendaraan listriknya, seperti di Norwegia ataupun Tiongkok, juga memberikan insentif yang merupakan kebijakan bersinggungan langsung kepada masyarakat.
Ridzki menilai salah satu pertimbangan masyarakat membeli kendaraan listrik memang tak terlepas dari ketersediaan infrastruktur, ongkos yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, dan perhitungan harian lainnya. Dengan adanya kebijakan yang lebih merakyat seperti contoh tersebut kata Ridzki lebih dekat dalam perhitungan masyarakat.
"Bisa juga misalnya, parkir valet atau parkir mobil khusus itu tidak lagi mobil mobil mewah saja, tetapi misalnya mobil listrik. Jadi bisa mengajak masyarakat untuk bisa melihat seperti apa kendaraan listrik dan bisa menjadi suatu mimpi bagi masyarakat," ujar Ridzki.
Pada tahun 2030 mendatang, peta jalan kendaraan listrik di Indonesia menargetkan akan ada 600 ribu kendaraan listrik. Indonesia diperkirakan dapat mengurangi konsumsi BBM sebanyak tiga juta barel dan dapat mengurangi emisi karbon dioksida sebanyak 1,4 juta ton.
Pemerintah Daerah Juga Perlu Aktif Memberikan Insentif
Presiden Direktur Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, menjelaskan insentif dari pemerintah daerah atau pemerintah kota punya dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat agar tergerak beralih ke kendaraan listrik. Insentif yang diberikan bukan kepada faktor fiskal, melainkan berupa kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah setempat kepada masyarakat agar bisa nyaman berkendara dengan mobil listrik.
"Insentif yang dimaksud bukan yang berat-berat seperti faktor fiskal, tetapi misalnya gratis parkir untuk kendaraan listrik. Bisa juga misalnya, bagi para pemilik kendaraan listrik bisa bebas dari biaya tol," ujar Ridzki.
Kebijakan ini memang butuh political will. Beberapa negara yang sudah masif kendaraan listriknya, seperti di Norwegia ataupun Tiongkok, juga memberikan insentif yang merupakan kebijakan bersinggungan langsung kepada masyarakat.
Ridzki menilai salah satu pertimbangan masyarakat membeli kendaraan listrik memang tak terlepas dari ketersediaan infrastruktur, ongkos yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, dan perhitungan harian lainnya. Dengan adanya kebijakan yang lebih merakyat seperti contoh tersebut kata Ridzki lebih dekat dalam perhitungan masyarakat.
"Bisa juga misalnya, parkir valet atau parkir mobil khusus itu tidak lagi mobil mobil mewah saja, tetapi misalnya mobil listrik. Jadi bisa mengajak masyarakat untuk bisa melihat seperti apa kendaraan listrik dan bisa menjadi suatu mimpi bagi masyarakat," ujar Ridzki.
Pada tahun 2030 mendatang, peta jalan kendaraan listrik di Indonesia menargetkan akan ada 600 ribu kendaraan listrik. Indonesia diperkirakan dapat mengurangi konsumsi BBM sebanyak tiga juta barel dan dapat mengurangi emisi karbon dioksida sebanyak 1,4 juta ton.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ERA)
