Jakarta: Pemerintah saat ini masih mengkaji kebijakan subsidi energi agar tepat sasaran, sebelum nantinya keputusan final diambil oleh Presiden. Bahkan saat ini terdapat tim khusus yang memang bertugas untuk mengkaji ulang Subsidi Tepat Sasaran.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan sebuah tim khusus telah dibentuk untuk fokus pada subsidi yang tepat sasaran. Tim ini dipimpin langsung oleh dirinya untuk memastikan subsidi energi hanya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
"Pemerintah masih terus membahas beberapa langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden untuk jadi materi/bahan referensi keputusan presiden," kata Bahlil dikutip dari situs Kementerian ESDM.
Menurut Bahlil, pemerintah tidak ingin subsidi diberikan kepada kelompok yang tidak berhak. Untuk itu, kebijakan subsidi akan ditinjau secara saksama agar berdampak langsung kepada masyarakat.
"Kita lagi hitung sekarang adalah tentang subsidi yang tepat sasaran. Data-datanya harus pas. Kemudian kita juga harus tahu siapa yang paling berhak untuk mendapatkan subsidi dan tidak. Semuanya saat ini masih dihitung. Jangan sampai subsidi jatuh kepada yang tidak berhak," tambahnya.
Bahlil juga menyatakan pemerintah sedang mempertimbangkan beberapa skema subsidi, termasuk opsi subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak.
"Ada beberapa formula yang tengah kami kaji. Salah satunya adalah subsidi langsung. Jika kajian ini rampung, kami akan segera melaporkannya kepada Presiden," ungkapnya.
Untuk tahun anggaran 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi energi yang akan difokuskan pada Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG). Berdasarkan hasil rapat kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada 27 Agustus 2024, ditetapkan bahwa volume BBM bersubsidi tahun 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (KL), yang terdiri dari minyak tanah sebesar 0,52 juta KL dan minyak solar sebesar 18,89 juta KL. Sementara itu, alokasi untuk LPG 3 kg mencapai 8,2 juta metrik ton.
Jakarta: Pemerintah saat ini masih mengkaji kebijakan subsidi
energi agar tepat sasaran, sebelum nantinya keputusan final diambil oleh
Presiden. Bahkan saat ini terdapat tim khusus yang memang bertugas untuk mengkaji ulang Subsidi Tepat Sasaran.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan sebuah tim khusus telah dibentuk untuk fokus pada subsidi yang tepat sasaran. Tim ini dipimpin langsung oleh dirinya untuk memastikan subsidi energi hanya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
"Pemerintah masih terus membahas beberapa langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden untuk jadi materi/bahan referensi keputusan presiden," kata Bahlil dikutip dari situs Kementerian ESDM.
Menurut Bahlil, pemerintah tidak ingin subsidi diberikan kepada kelompok yang tidak berhak. Untuk itu, kebijakan subsidi akan ditinjau secara saksama agar berdampak langsung kepada masyarakat.
"Kita lagi hitung sekarang adalah tentang subsidi yang tepat sasaran. Data-datanya harus pas. Kemudian kita juga harus tahu siapa yang paling berhak untuk mendapatkan subsidi dan tidak. Semuanya saat ini masih dihitung. Jangan sampai subsidi jatuh kepada yang tidak berhak," tambahnya.
Bahlil juga menyatakan pemerintah sedang mempertimbangkan beberapa skema subsidi, termasuk opsi subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak.
"Ada beberapa formula yang tengah kami kaji. Salah satunya adalah subsidi langsung. Jika kajian ini rampung, kami akan segera melaporkannya kepada Presiden," ungkapnya.
Untuk tahun anggaran 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi energi yang akan difokuskan pada Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG). Berdasarkan hasil rapat kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada 27 Agustus 2024, ditetapkan bahwa volume BBM bersubsidi tahun 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (KL), yang terdiri dari minyak tanah sebesar 0,52 juta KL dan minyak solar sebesar 18,89 juta KL. Sementara itu, alokasi untuk LPG 3 kg mencapai 8,2 juta metrik ton.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UDA)
