Jakarta: Indonesia mulai kedatangan sejumlah mobil listrik dengan berbagai merek dan model. Nissan sebagai salah satu merek yang menawarkan mobil listrik mengakui bahwa untuk harga mobil listrik yang ada sekarang masih tergolong mahal.
Pabrikan asal Jepang itu menawarkan mobil listrik murni (battery electric vehicle/BEV) Leaf dengan harga Rp649 juta untuk single tone dan Rp651 juta untuk dual-tone. Padahal untuk pasar terbesar ada di mobil-mobil dengan rentan harga Rp200 - Rp300 jutaan, mencapai 70 persen.
"Bicara mobil listrik di Indonesia kalau mau dikategorikan (berdasarkan harga) masih cukup tinggi karena rata-rata mobil listrik masih di atas Rp600 juta. Kenapa? Penyebab Nya karena produksi baterai masih terlalu mahal," ungkap Presiden Direktur PT Nissan Motor Distributor Indonesia, Evensius Go, dalam acara NGOVSAN Forwot pada Rabu (6/10/2021) secara virtual.
Meskipun demikian, mereka akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai keunggulan mobil listrik di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Selain itu mereka juga berharap bisa mempersiapkan mobil listrik murah yang bisa dibawa ke Indonesia untuk dipasarkan.
"Pertama memperkenalkan teknologi mobil listrik sebagaimana visi global Nissan. Doakan ada produk mobil listrik yang di segmen itu (harga Rp200-Rp300 juta) yang bisa kami bawa ke Indonesia. Utama kami mendukung program pemerintah, jadi itu target kami," ucap Evensius.
Pajak Kendaraan Berdasarkan Emisi Gas Buang
Doa saudara Renault dan Mitsubishi ini juga akan segera terkabul karena skema pajak kendaraan di Indonesia akan berubah. Jika dahulu besaran pajak berdasarkan kubikasi mesin, maka kini akan berdasarkan emisi gas buang yang dihasilkan.
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2021 perihal tarif PPnBM khusus kendaraan plug-in hybrid, fuel cell, hingga murni listrik akan menjadi angin segar industri otomotif nasional. Aturan yang akan berlaku 16 Oktober ini akan lebih memihak mobil listrik karena sangat minim atau bahkan bebas emisi gas buang.
"Saya pikir saat pemerintah memberlakukan ini, saya percaya struktur otomotif Indonesia akan terjadi perubahan. Untuk elektrifikasi (mobil hybrid dan listrik) akan memberi dampak positif, dan ini baik bagaimana industri mendorong investasi di Indonesia," tegas Evensius.
Melalui Beleid yang diteken Presiden Jokowi dan diundangkan pada 2 Juli 2021 ini menyebutkan dasar pengenaan PPnBM sebesar 15 persen untuk mobil full hybrid bermesin maksimal 3.000 cc naik dari 13 1/3 persen menjadi 40 persen dari harga jual. Aturan itu berlaku untuk mobil maksimal 3.000 cc dengan efisiensi lebih dari 23 kilometer per liter atau CO2 kurang dari 100 gram per km.
Revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 ini juga meliputi dasar pengenaan PPnBM sebesar 15 persen untuk mobil full hybrid maksimal 3.000 cc dari 33 1/3 persen menjadi 46 2/3 persen dari harga jual. Kriteria itu berlaku untuk mesin maksimal 3.000 cc dengan efisiensi 18,4-23 km per liter atau CO2 mulai dari 100 gram hingga 125 gram per km.
Aturan ini juga menetapkan dasar pengenaan pajak 0 persen dari harga jual mobil murni listrik dan fuel cell. Tadinya, ada tambahan syarat berupa konsumsi bahan bakar setara dengan lebih dari 28 km per liter atau tingkat emisi CO2 sampai dengan 100 gram per km.
Selanjutnya disisipkan juga pasal yang mengatur PPnBM untuk mobil plug-in hybrid dengan efisiensi lebih dari 28 km per liter atau CO2 maksimal 100 gram per km ditetapkan dasar pengenaan PPnBM-nya adalah 33 1/3 persen dari harga jual.
Pajak Kendaraan Berdasarkan Emisi Gas Buang
Doa saudara Renault dan Mitsubishi ini juga akan segera terkabul karena skema pajak kendaraan di Indonesia akan berubah. Jika dahulu besaran pajak berdasarkan kubikasi mesin, maka kini akan berdasarkan emisi gas buang yang dihasilkan.
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2021 perihal tarif PPnBM khusus kendaraan plug-in hybrid, fuel cell, hingga murni listrik akan menjadi angin segar industri otomotif nasional. Aturan yang akan berlaku 16 Oktober ini akan lebih memihak mobil listrik karena sangat minim atau bahkan bebas emisi gas buang.
"Saya pikir saat pemerintah memberlakukan ini, saya percaya struktur otomotif Indonesia akan terjadi perubahan. Untuk elektrifikasi (mobil hybrid dan listrik) akan memberi dampak positif, dan ini baik bagaimana industri mendorong investasi di Indonesia," tegas Evensius.
Melalui Beleid yang diteken Presiden Jokowi dan diundangkan pada 2 Juli 2021 ini menyebutkan dasar pengenaan PPnBM sebesar 15 persen untuk mobil full hybrid bermesin maksimal 3.000 cc naik dari 13 1/3 persen menjadi 40 persen dari harga jual. Aturan itu berlaku untuk mobil maksimal 3.000 cc dengan efisiensi lebih dari 23 kilometer per liter atau CO2 kurang dari 100 gram per km.
Revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 ini juga meliputi dasar pengenaan PPnBM sebesar 15 persen untuk mobil full hybrid maksimal 3.000 cc dari 33 1/3 persen menjadi 46 2/3 persen dari harga jual. Kriteria itu berlaku untuk mesin maksimal 3.000 cc dengan efisiensi 18,4-23 km per liter atau CO2 mulai dari 100 gram hingga 125 gram per km.
