Jakarta - Program pemutihan atau relaksasi pajak kendaraan bermotor kembali dihadirkan oleh sejumlah pemerintah provinsi besar di Indonesia, termasuk Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), dan DKI Jakarta.
Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban finansial masyarakat, mendongkrak kepatuhan wajib pajak, serta menertibkan data administrasi kendaraan bermotor di akhir tahun.
Bagi Anda yang memiliki tunggakan atau ingin mengurus administrasi kendaraan, berikut adalah rincian lengkap mengenai jadwal, bentuk keringanan, serta syarat yang berlaku di masing-masing wilayah.
1. Provinsi Jawa Tengah (Jateng)
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) memberlakukan program bertajuk Jateng Bebas Sanksi Administratif dan Progresif.
-Periode Program: Berlangsung dari 21 September hingga 28 Desember 2026.
-Bentuk Keringanan:
-Bebas Denda PKB: Pembebasan sanksi administratif atau denda keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
-Bebas Pajak Progresif: Pembebasan tarif pajak progresif bagi pemilik kendaraan bermotor kedua, ketiga, dan seterusnya.
-Bebas Sanksi SWDKLLJ: Penghapusan sanksi administratif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan untuk tahun-tahun sebelumnya.
-Diskon PKB 5%: Selain program utama di atas, Pemprov Jateng juga menyediakan program diskon pokok PKB sebesar 5% yang berlaku hingga 31 Desember 2026.
2. Provinsi Jawa Timur (Jatim)
Pemprov Jawa Timur menggelar program pemutihan pajak tahap kedua untuk memberikan kesempatan luas bagi masyarakat yang belum sempat memanfaatkan program sebelumnya.
-Periode Program: Berlangsung hingga 30 November 2026.
-Bentuk Keringanan:
-Pembebasan sanksi administratif atau denda keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB.
-Keringanan atau pembebasan tunggakan pokok bagi kelompok wajib pajak tertentu, termasuk kendaraan roda dua yang digunakan untuk transportasi online serta kendaraan motor roda tiga.
-Insentif khusus untuk meringankan beban kepemilikan kendaraan dalam rangka mendongkrak ketertiban administrasi daerah.
3. Provinsi DKI Jakarta
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta kembali membuka insentif penghapusan denda pajak kendaraan untuk membantu warga ibu kota.
-Periode Program: Mulai 2 November hingga 31 Desember 2026 (berdurasi 60 hari kalender).
-Bentuk Keringanan:
-Pembebasan Sanksi Administratif PKB: Menghapus denda keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
-Pembebasan Sanksi BBNKB: Menghapus sanksi denda pada proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
-Mekanisme: Penghapusan denda diberikan secara otomatis oleh sistem saat wajib pajak melakukan pembayaran, sehingga wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan khusus. Pembayaran bisa dilakukan di gerai Samsat induk, Samsat keliling, atau secara online melalui aplikasi SIGNAL.
Dokumen Persyaratan Umum yang Perlu Disiapkan
Untuk memperlancar proses pengurusan pemutihan pajak di kantor Samsat maupun secara digital, pastikan Anda menyiapkan dokumen pendukung berikut:
-STNK Asli (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
-KTP Asli (Kartu Tanda Penduduk) pemilik kendaraan yang sesuai dengan data pada STNK.
-BPKB Asli (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) — khusus diperlukan untuk proses tertentu seperti balik nama atau pengesahan 5 tahunan.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan