Nusa Dua: Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, memberikan dukungan kepada Toyota, Mitsubishi, Mitsubishi Fuso, Nissan, dan Isuzu untuk EV Ecosystem: EV Smart Mobility - Joint Project yang digagas kelima merek tersebut. Menurutnya program ini sangat bagus untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di rumah dan sekaligus menurunkan emisi gas buang.
"Proyek ini sangat bagus. Saya sangat mengapresiasi ini menunjukkan bahwa setiap pihak konsisten dengan visi misi Presiden yaitu pembangunan berkelanjutan dan membuat suatu energi bersih dan hemat energi. Saya sampaikan apresiasi terhadap Mitsubishi Motors, Nissan, FUSO, Isuzu dan Toyota yang telah bersinergi dalam penyelenggaraan acara ini," kata Budi Rabu (27-7-2022) di Nusa Dua Bali.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan serta peraturan-peraturan turunan lainya dari Kementerian/ Lembaga terkait. Peraturan ini dibuat untuk menanggulangi dampak perubahan iklim serta menurunkan emisi gas buang dari sektor transportasi.
Dijelaskan Budi upaya membangun ekosistem kendaraan listrik tidak bisa dilakukan terpisah-pisah, namun harus dilakukan secara terintegrasi antar lintas sektor, baik dari sisi pemerintah maupun swasta. Sinergi lintas antara pemerintah ataupun perusahaan swasta ini akan makin mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi di Indonesia.
“Pengembangan suatu ekosistem kendaraan listrik harus dilakukan secara sinergi dan bekerjasama antar lintas sektor, baik dari sisi pemerintahan maupun swasta. Ditandai dengan kegiatan sinergi kali ini ada PLN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, dan industri. Kerja sama pemerintah dan swasta ini harus selalu intens dilakukan. Apalagi berkaitan dengan suatu inisiatif baru yang berkaitan dengan visi berkelanjutan,” jelas Budi.
Selanjutnya, dikatakan Budi, inisiatif membangun ekosistem kendaraan listrik sejalan dengan agenda prioritas pemerintah Indonesia dalam G20 Summit terkait transisi energy berkelanjutan. Dia menyebut dalam penyelenggaraan G20 Summit yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2022, Kementerian Perhubungan bersama institusi lainnya akan menyediakan 30 bus listrik.
“G20 Summit adalah momentum, tapi setelah ini kita harus melakukan lompatan yang lebih jauh lagi. Sebagai bukti bus listrik yang berjumlah 30 untuk G20 langsung kita gunakan sebagai bus kota di Bandung dan Surabaya, setelah itu baru Bali, jadi kita konsisten. Penggunaan kendaraan listrik di Indonesia akan tumbuh, regulasi fiskal akan kita terapkan secara intensif,” ungkap Budi.
Budi berharap ke depan dengan adanya kolaborasi melalui pengembangan model ekosistem mobilitas elektrifikasi dapat mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi, menuju tahun 2030 dan mencapai target net zero emission pada tahun 2060.
Nusa Dua: Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, memberikan dukungan kepada Toyota, Mitsubishi, Mitsubishi Fuso, Nissan, dan Isuzu untuk EV Ecosystem: EV Smart Mobility - Joint Project yang digagas kelima merek tersebut. Menurutnya program ini sangat bagus untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di rumah dan sekaligus menurunkan emisi gas buang.
"Proyek ini sangat bagus. Saya sangat mengapresiasi ini menunjukkan bahwa setiap pihak konsisten dengan visi misi Presiden yaitu pembangunan berkelanjutan dan membuat suatu energi bersih dan hemat energi. Saya sampaikan apresiasi terhadap Mitsubishi Motors, Nissan, FUSO, Isuzu dan Toyota yang telah bersinergi dalam penyelenggaraan acara ini," kata Budi Rabu (27-7-2022) di Nusa Dua Bali.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan serta peraturan-peraturan turunan lainya dari Kementerian/ Lembaga terkait. Peraturan ini dibuat untuk menanggulangi dampak perubahan iklim serta menurunkan emisi gas buang dari sektor transportasi.
Dijelaskan Budi upaya membangun ekosistem kendaraan listrik tidak bisa dilakukan terpisah-pisah, namun harus dilakukan secara terintegrasi antar lintas sektor, baik dari sisi pemerintah maupun swasta. Sinergi lintas antara pemerintah ataupun perusahaan swasta ini akan makin mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi di Indonesia.
“Pengembangan suatu ekosistem kendaraan listrik harus dilakukan secara sinergi dan bekerjasama antar lintas sektor, baik dari sisi pemerintahan maupun swasta. Ditandai dengan kegiatan sinergi kali ini ada PLN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, dan industri. Kerja sama pemerintah dan swasta ini harus selalu intens dilakukan. Apalagi berkaitan dengan suatu inisiatif baru yang berkaitan dengan visi berkelanjutan,” jelas Budi.
