Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan kelanjutan kebijakan insentif mobil listrik dan hybrid untuk 2026 masih dalam tahap pembahasan. Kebijakan ini diharapkan mampu menopang kinerja industri otomotif nasional di tengah perlambatan pasar.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Setia Diarta, mengatakan usulan insentif telah disampaikan ke Kementerian Keuangan dan saat ini masih dibahas lintas kementerian.
"Sudah bersurat kepada Kementerian Keuangan dalam rangka supaya bisa membantu industri otomotif ini penjualannya juga membaik, (insentif) masih dalam pembahasan," kata dia dikutip dari Antara.
Ia menegaskan insentif untuk kendaraan hybrid juga berada pada tahap pembahasan yang sama. "Soal insentif ditunggu saja. Mudah-mudahan segera ada jawabannya," kata Setia.
Baca Juga:
Suzuki e VITARA Resmi Dibanderol Rp755 Juta
Sementara itu, untuk segmen Low Cost Green Car (LCGC), pemerintah tetap menjalankan program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV). Dalam skema ini, LCGC mendapatkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 3 persen. Kebijakan LCEV disebut tetap berlaku hingga 2031.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap skema insentif otomotif 2026 yang diusulkan mencakup segmen kendaraan, jenis teknologi, bobot Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta jenis baterai. Ia juga menyebut kemungkinan kendaraan listrik dengan baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) akan menerima insentif lebih kecil dibandingkan mobil listrik berbasis baterai nikel.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) juga menetapkan target penjualan 850.000 unit pada 2026, setelah mempertimbangkan kondisi pasar yang cukup menantang.
Data Gaikindo menunjukkan, penjualan mobil dari pabrik ke diler (wholesales) pada 2025 mencapai 803.687 unit, turun 7,2 persen dibandingkan 865.723 unit pada 2024. Sementara itu, penjualan retail dari diler ke konsumen pada 2025 tercatat 833.692 unit, turun 6,3 persen dari 889.680 unit pada 2024.
Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan kelanjutan kebijakan
insentif mobil listrik dan hybrid untuk 2026 masih dalam tahap pembahasan. Kebijakan ini diharapkan mampu menopang kinerja
industri otomotif nasional di tengah perlambatan pasar.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Setia Diarta, mengatakan usulan insentif telah disampaikan ke Kementerian Keuangan dan saat ini masih dibahas lintas kementerian.
"Sudah bersurat kepada Kementerian Keuangan dalam rangka supaya bisa membantu industri otomotif ini penjualannya juga membaik, (insentif) masih dalam pembahasan," kata dia dikutip dari Antara.
Ia menegaskan insentif untuk kendaraan hybrid juga berada pada tahap pembahasan yang sama. "Soal insentif ditunggu saja. Mudah-mudahan segera ada jawabannya," kata Setia.
Sementara itu, untuk segmen Low Cost Green Car (LCGC), pemerintah tetap menjalankan program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV). Dalam skema ini, LCGC mendapatkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 3 persen. Kebijakan LCEV disebut tetap berlaku hingga 2031.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap skema insentif otomotif 2026 yang diusulkan mencakup segmen kendaraan, jenis teknologi, bobot Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta jenis baterai. Ia juga menyebut kemungkinan kendaraan listrik dengan baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) akan menerima insentif lebih kecil dibandingkan mobil listrik berbasis baterai nikel.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) juga menetapkan target penjualan 850.000 unit pada 2026, setelah mempertimbangkan kondisi pasar yang cukup menantang.
Data Gaikindo menunjukkan, penjualan mobil dari pabrik ke diler (wholesales) pada 2025 mencapai 803.687 unit, turun 7,2 persen dibandingkan 865.723 unit pada 2024. Sementara itu, penjualan retail dari diler ke konsumen pada 2025 tercatat 833.692 unit, turun 6,3 persen dari 889.680 unit pada 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UDA)
