Jakarta: Menteri Perhubungan (Menhub) ,Dudy Purwagandhi, menegaskan kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) perlu segera diterapkan sebelum tahun 2027 untuk mencegah kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat akibat kendaraan kelebihan muatan.
“Mundur mungkin ya, tapi saya harapkan tidak sampai terlalu lama karena kalau sampai (tahun) 2027, itu seperti yang sudah saya bilang, semakin kita mengundur maka kita akan memberikan peluang terjadinya kecelakaan yang lebih banyak,” kata Dudy dikutip dari Antara.
Dudy menyampaikan bahwa kebijakan zero ODOL sebenarnya sudah dirancang sejak 2009, namun implementasinya terus tertunda. Ia menegaskan percepatan penerapan aturan ini penting agar tidak semakin banyak korban jiwa akibat pelanggaran muatan berlebih.
“Seperti tadi, lebih cepat lebih baik supaya tidak ada korban-korban lagi yang timbul berkaitan dengan ODOL,” tegasnya.
Data menunjukkan sepanjang tahun 2024 terjadi 27.337 kecelakaan yang melibatkan angkutan barang, setara dengan sekitar 10 persen dari total kecelakaan lalu lintas nasional. Dari jumlah tersebut, pelanggaran ODOL berkontribusi besar terhadap angka kecelakaan, sebagaimana tercatat oleh Jasa Raharja.
"Jumlah yang meninggal yang berkaitan dengan kecelakaan ODOL pada tahun 2024 dari Jasa Raharja sebanyak 6.000-an yang meninggal yang terkait dengan kecelakaan yang melibatkan angkutan barang," jelas Menhub.
Menurut Dudy, efisiensi logistik tidak boleh mengorbankan keselamatan masyarakat. Oleh sebab itu, ia menekankan nyawa manusia harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pengelolaan logistik nasional.
“Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam tata kelola logistik darat sebab nyawa manusia tidak boleh dikompensasikan demi efisiensi atau keuntungan dalam pengangkutan barang,” tegasnya.
Jakarta: Menteri Perhubungan (Menhub) ,Dudy Purwagandhi, menegaskan kebijakan zero over dimension over loading (
ODOL) perlu segera diterapkan sebelum tahun 2027 untuk mencegah
kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat akibat kendaraan kelebihan muatan.
“Mundur mungkin ya, tapi saya harapkan tidak sampai terlalu lama karena kalau sampai (tahun) 2027, itu seperti yang sudah saya bilang, semakin kita mengundur maka kita akan memberikan peluang terjadinya kecelakaan yang lebih banyak,” kata Dudy dikutip dari Antara.
Dudy menyampaikan bahwa kebijakan zero ODOL sebenarnya sudah dirancang sejak 2009, namun implementasinya terus tertunda. Ia menegaskan percepatan penerapan aturan ini penting agar tidak semakin banyak korban jiwa akibat pelanggaran muatan berlebih.
“Seperti tadi, lebih cepat lebih baik supaya tidak ada korban-korban lagi yang timbul berkaitan dengan ODOL,” tegasnya.
Data menunjukkan sepanjang tahun 2024 terjadi 27.337 kecelakaan yang melibatkan angkutan barang, setara dengan sekitar 10 persen dari total kecelakaan lalu lintas nasional. Dari jumlah tersebut, pelanggaran ODOL berkontribusi besar terhadap angka kecelakaan, sebagaimana tercatat oleh Jasa Raharja.
"Jumlah yang meninggal yang berkaitan dengan kecelakaan ODOL pada tahun 2024 dari Jasa Raharja sebanyak 6.000-an yang meninggal yang terkait dengan kecelakaan yang melibatkan angkutan barang," jelas Menhub.
Menurut Dudy, efisiensi logistik tidak boleh mengorbankan keselamatan masyarakat. Oleh sebab itu, ia menekankan nyawa manusia harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pengelolaan logistik nasional.
“Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam tata kelola logistik darat sebab nyawa manusia tidak boleh dikompensasikan demi efisiensi atau keuntungan dalam pengangkutan barang,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UDA)
