Jakarta: Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta pemerintah menunda rencana impor 105.000 kendaraan dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dasco mengatakan penundaan perlu dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto masih menjalani kunjungan kerja ke luar negeri. Ia menilai Presiden akan membahas secara rinci rencana tersebut sepulangnya ke Tanah Air.
"Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri," kata Dasco dikutip dari Antara.
Selain itu, Dasco menyebut Presiden akan meminta pendapat serta menghitung kesiapan perusahaan dalam negeri sebelum keputusan diambil. "Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian," kata dia.
Baca Juga:
Cari Mobil Murah untuk Mudik, Cek Harga Daihatsu Xenia Bekas
Sebelumnya, Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M) dan Tata Motors Limited mendapatkan pesanan kendaraan niaga skala besar untuk mendukung Proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui Agrinas Pangan Nusantara.
M&M sudah mengumumkan akan memasok 35.000 unit Scorpio Pik Up pada 2026 kepada Agrinas Pangan Nusantara, dan Tata Motors Limited mengumumkan kesepakatan pasokan 70.000 unit kendaraan untuk mendukung aktivitas pertanian dan logistik pedesaan.
Anggota DPR RI, Ahmad Iman Sukri, menilai kebijakan itu bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang selama ini mendorong penggunaan kendaraan produksi dalam negeri.
Ia menyoroti kebanggaan Presiden menggunakan kendaraan lokal, termasuk arahan agar menteri dan pejabat pemerintah memakai Maung.
Jakarta: Wakil Ketua DPR RI,
Sufmi Dasco Ahmad, meminta pemerintah menunda rencana impor 105.000 kendaraan dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dasco mengatakan penundaan perlu dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto masih menjalani kunjungan kerja ke luar negeri. Ia menilai Presiden akan membahas secara rinci rencana tersebut sepulangnya ke Tanah Air.
"Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri," kata Dasco dikutip dari Antara.
Selain itu, Dasco menyebut Presiden akan meminta pendapat serta menghitung kesiapan perusahaan dalam negeri sebelum keputusan diambil. "Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian," kata dia.
Sebelumnya, Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M) dan Tata Motors Limited mendapatkan pesanan kendaraan niaga skala besar untuk mendukung Proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui Agrinas Pangan Nusantara.
M&M sudah mengumumkan akan memasok 35.000 unit Scorpio Pik Up pada 2026 kepada Agrinas Pangan Nusantara, dan Tata Motors Limited mengumumkan kesepakatan pasokan 70.000 unit kendaraan untuk mendukung aktivitas pertanian dan logistik pedesaan.
Anggota DPR RI, Ahmad Iman Sukri, menilai kebijakan itu bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang selama ini mendorong penggunaan kendaraan produksi dalam negeri.
Ia menyoroti kebanggaan Presiden menggunakan kendaraan lokal, termasuk arahan agar menteri dan pejabat pemerintah memakai Maung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UDA)