Pemerintah Revisi Aturan, Swasta Bisa Bikin SPKLU

Jakarta: Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Salah satunya dengan mempersilakan pihak swasta membangun stasiun pengisian daya kendaraan listrik (SPKLU) untuk kendaraan listrik Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengatakan pemerintah melakukan revisi salah satu aturan di mana pembangunan SPKLU bisa dilakukan oleh pihak ketiga. "Kita pun merevisi salah satu peraturan pemerintah, bagaimana charging station ini bisa dilakukan pihak ketiga sehingga bisa menyebar secara cepat di seluruh Indonesia," ujar Rosan dikutip dari Antara. Rosan menyebut terdapat tujuh produsen kendaraan listrik yang membangun pabriknya Indonesia pada 2024 hingga Maret 2025. Menurut dia, dengan target produksi kendaraan listrik mencapai 2,5 juta unit per tahun pada 2030 maka dibutuhkan ekosistem yang mumpuni, salah satunya stasiun pengisian.   Rosan menilai SPKLU sangat penting dipenuhi untuk mendorong pertumbuhan penggunaan kendaraan listrik. Ia juga meminta para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia melakukan riset dan pengembangan terkait dengan kendaraan listrik. Pemerintah pun akan memberikan insentif sampai dengan 300 persen bila investor mau melakukan riset dan pengembangan. "Karena kalau ada EV battery, tetapi charging-nya masih kurang, ya tentunya akan mengurangi minat dalam rangka pemakaian dari EV battery ini ke depannya," katanya. Rosan berharap Indonesia tidak hanya menjadi pasar saja, tetapi harus menjadi pemain atau ambil bagian dari ekosistem kendaraan energi terbarukan (NEV).   Pada Maret 2025, perusahaan otomotif asal Vietnam VinFast berencana membangun secara bertahap 30.000-100.000 stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di berbagai daerah Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Rosan menyebutkan nilai investasi untuk membangun 100.000 SPKLU itu kemungkinan mencapai kurang lebih USD 1 miliar.